Iran Bersedia Kompromi Nuklir dengan AS, Tapi dengan Syarat

AKTUALITAS.ID – Iran menyatakan kesiapan untuk melunak dalam perundingan nuklir dengan Amerika Serikat (AS), asalkan Washington bersedia membahas pencabutan sanksi ekonomi yang selama ini membebani Teheran.

Peluang kompromi tersebut disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Majid Takht-Ravanchi, dalam wawancara dengan BBC yang disiarkan Minggu (15/2). Ia mengungkapkan bahwa pembicaraan awal antara kedua negara menunjukkan arah yang cukup positif, meski masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan.

“Pembicaraan awal berjalan kurang lebih ke arah yang positif, tetapi masih terlalu dini untuk menilai,” ujar Takht-Ravanchi.

Iran mengonfirmasi bahwa putaran kedua perundingan nuklir dengan AS akan digelar Selasa di Jenewa, Swiss. Menurut sumber Reuters, delegasi AS yang dipimpin utusan khusus Steve Witkoff dan Jared Kushner dijadwalkan bertemu dengan pihak Iran pada Selasa pagi.

Dalam proses diplomasi ini, Oman berperan sebagai mediator yang menjembatani komunikasi antara Washington dan Teheran.

Teheran menegaskan bersedia membahas pembatasan program nuklirnya, termasuk kemungkinan pengenceran uranium dengan tingkat pengayaan tinggi, sebagai imbalan pencabutan seluruh sanksi keuangan. Namun, Iran tetap menolak kebijakan nol pengayaan uranium.

Isu pengayaan uranium menjadi hambatan utama dalam negosiasi sebelumnya. AS menilai aktivitas tersebut berpotensi mengarah pada pengembangan senjata nuklir, tuduhan yang berulang kali dibantah oleh Iran.

Ketegangan nuklir Iran tak lepas dari keputusan Presiden AS saat itu, Donald Trump, yang menarik Washington dari kesepakatan nuklir 2015 atau Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). Perjanjian tersebut sebelumnya dicapai di era Presiden Barack Obama.

JCPOA memberikan pelonggaran sanksi terhadap Iran sebagai imbalan pembatasan ketat terhadap program nuklirnya guna mencegah pengembangan bom atom.

Kini, sinyal kompromi dari Teheran membuka peluang baru bagi diplomasi nuklir Iran-AS. Namun, perbedaan mendasar soal pengayaan uranium dan pencabutan sanksi ekonomi masih menjadi tantangan utama dalam mencapai kesepakatan final. (Mun)