Evita Nursanty Bongkar PR Kendaraan Listrik Indonesia

AKTUALITAS.ID – Ambisi besar pemerintah untuk mempercepat hilirisasi dan ekosistem Kendaraan Listrik (EV) nasional mendapat sorotan tajam dari Senayan. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, mengungkap sederet fakta pahit dan kendala krusial yang saat ini mencekik para pelaku industri dan konsumen kendaraan listrik di Indonesia.

Melalui Panitia Kerja (Panja), Komisi VII memanggil berbagai asosiasi, pakar, dan pelaku industri untuk menguliti kesiapan riil ekosistem EV, menyusul instruksi strategis yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto pada 14 Agustus 2026 lalu. Hasilnya, infrastruktur EV di Indonesia dinilai masih kedodoran.

Evita menekankan bahwa kebanggaan atas Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tidak cukup jika industri lokal hanya mampu merakit kerangka. Komponen vital penunjang EV justru masih menjadi masalah besar.

“Masalahnya mengenai charging dan komponen utama. Kita bisa produksi, TKDN bisa, tapi ada komponen-komponen utama seperti charger dan lain-lainnya yang belum siap. Kesiapannya tidak hanya memproduksi kerangka kendaraan listrik, tetapi komponen utamanya seperti apa,” tegas Evita, Senin (21/9/2026).

Lebih parah lagi, Evita membongkar kacaunya integrasi kebijakan antarkementerian yang justru menyusahkan pengguna EV. Absennya regulasi yang sinkron membuat mobilitas pengguna kendaraan listrik menjadi sangat terbatas, bahkan terkesan dianaktirikan di fasilitas umum.

“Orang beli motor listrik, mobil listrik, tapi tidak bisa terintegrasi dengan public transportation. Bahkan, orang naik kendaraan listrik mau menyeberang (naik kapal feri) itu tidak bisa saat ini,” sorot Evita tajam.

Tidak ingin sekadar menerima laporan di atas meja, Komisi VII DPR RI bersiap melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah pabrik produksi kendaraan listrik. Tujuannya untuk melihat langsung borok dan hambatan teknis yang dihadapi industri nasional.

Dua BUMN strategis, PT Pindad dan PT Len Industri, yang mendapat mandat khusus dari pemerintah untuk pengembangan EV nasional akan menjadi sasaran utama kunjungan DPR. Senayan menuntut kejelasan peta jalan (roadmap) produksi agar proyek triliunan rupiah ini tidak berakhir menjadi wacana kosong tanpa infrastruktur pendukung yang memadai. (Bowo/Mun)