PDIP Menolak Kenaikan Tarif TransJakarta, Usulkan Paket Transportasi Bulanan yang Terjangkau

AKTUALITAS.ID – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menolak rencana kenaikan tarif TransJakarta yang sedang dikaji oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Penolakan ini disampaikan oleh anggota Komisi B DPRD Jakarta F-PDIP, Dwi Wijayanto Rio Sambodo, yang mengingatkan bahwa kondisi perekonomian saat ini sedang dalam masa sulit.

“Saya tidak setuju dengan adanya kenaikan tarif TransJakarta, terutama jika kenaikannya terlalu besar dan dapat membebani masyarakat. Kita harus memperhatikan bahwa perekonomian kita sedang mengalami pelemahan,” ujar Dwi kepada wartawan, Jumat (20/12/2024).

Dwi menekankan perlunya Pemprov Jakarta melakukan kajian yang lebih mendalam terkait rencana kenaikan tarif tersebut, agar tidak berdampak negatif pada daya beli masyarakat yang sangat bergantung pada transportasi umum. “Daripada fokus menaikkan harga, Pemprov seharusnya menciptakan iklim yang mendukung penggunaan transportasi publik. Dengan program yang tepat, warga Jakarta dapat lebih beralih ke transportasi umum, yang dapat mengurangi kemacetan,” ungkapnya.

Dalam konteks ini, Dwi juga mengacu pada beberapa praktik baik di negara Eropa sebagai referensi. Ia mencontohkan Luksemburg yang telah menggratiskan layanan transportasi publik, serta kebijakan paket tarif bulanan yang fleksibel di Moskow, yang memungkinkan pengguna untuk mendapatkan tarif lebih murah dengan membeli paket bulanan.

“Kebijakan ini bisa sangat membantu masyarakat, termasuk pekerja, pelajar, atau masyarakat yang sering menggunakan transportasi umum,” tandas Dwi, menambahkan bahwa hal ini dapat mengurangi biaya transportasi secara signifikan.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mengonfirmasi bahwa wacana kenaikan tarif bus TransJ masih dalam tahap kajian dan pihaknya terbuka terhadap masukan dari berbagai pihak. “Kami masih melakukan pendalaman hasil kajian dari TransJakarta dan pihak terkait lainnya,” jelas Syafrin.

Dengan berbagai usulan yang diajukan oleh PDIP, diharapkan Pemprov Jakarta dapat mempertimbangkan kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat dalam pengaturan tarif transportasi umum. (Yan Kusuma)