Bogor Tetapkan Calon Direksi BUMD Sayaga Wisata

AKTUALITAS.ID – Seleksi calon direksi PT Sayaga Wisata sepenuhnya diserahkan kepada panitia seleksi yang telah mengerucutkan 15 peserta menjadi tiga nama kandidat.

Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menetapkan wajah baru bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Sayaga Wisata melalui proses seleksi direksi yang kini memasuki tahap akhir.

“Tadi dari 15 calon direksi hari ini sudah mengerucut menjadi tiga nama,” ujar Bupati Bogor Rudy Susmanto, di Cibinong, Selasa (12/5/2026).

Tiga nama calon direksi PT Sayaga Wisata tersebut yakni Sambas Setia Permana, Irfan Awaludin dan Ahmad Hidayatullah.

Rudy menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Bogor telah menyampaikan arah kebijakan dan gambaran besar rencana bisnis PT Sayaga Wisata untuk periode 2026-2029 kepada para kandidat direksi.

Menurut dia, BUMD Sayaga Wisata ke depan tidak hanya berfokus pada pengelolaan hotel, tetapi juga pengembangan berbagai potensi usaha pariwisata dan aset daerah lainnya.

“Sayaga hari ini jangan dilihat hanya dari sekadar hotel yang ada. Kita punya potensi lain seperti pemandian air panas, Goa Gudawang, ‘rest area’ yang akan direvitalisasi dan lahan-lahan potensial untuk objek wisata maupun kegiatan usaha lainnya,” katanya.

Ia menyebut seluruh aset milik Pemerintah Kabupaten Bogor yang berpotensi menghasilkan nilai ekonomi ingin dioptimalkan melalui kolaborasi antara BUMD dan pihak ketiga yang berinvestasi di Kabupaten Bogor.

Selain sektor wisata, Pemkab Bogor juga mendorong penguatan unit usaha “tour and travel” milik Sayaga Wisata agar terintegrasi dengan berbagai kegiatan perangkat daerah.

Rudy mencontohkan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur, pembekalan, hingga agenda perjalanan dinas di lingkungan pemerintah daerah dapat dikolaborasikan dengan unit usaha milik BUMD tersebut.

“Kita ingin hari ini BUMD Sayaga Wisata memiliki wajah baru, semangat baru, dan kita ingin betul-betul bisa menjadi lokomotif perekonomian daerah,” katanya.

Rudy juga menegaskan kinerja direksi BUMD akan dievaluasi secara berkala berdasarkan capaian bisnis dan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Ia menyatakan BUMD tidak boleh merugi dan harus mampu memberikan dividen kepada pemerintah daerah melalui perencanaan bisnis yang terukur.

“Nanti target dividen akan terlihat saat bisnis plan dari direksi yang baru dipaparkan kepada kami. Maka semuanya harus terukur dari awal,” ujar Rudy.

(Yan Kusuma/goeh)