Gelombang PHK Massal, DPR Minta Negara Hadir Lindungi Pekerja dan Dunia Usaha

AKTUALITAS.ID – Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal kembali melanda Indonesia. Survei terbaru Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkap lebih dari 50% perusahaan responden telah melakukan PHK terhadap karyawannya akibat tekanan ekonomi yang melanda berbagai sektor industri.

Merespons hal tersebut, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menyatakan keprihatinannya. Ia menilai tren pengurangan tenaga kerja ini bukan sekadar persoalan hubungan industrial, tetapi merupakan gejala sistemik dari lemahnya adaptasi ekonomi nasional terhadap tekanan global dan melemahnya daya beli masyarakat.

“PHK besar-besaran tidak hanya berdampak pada pekerja dan keluarganya, tapi juga menimbulkan efek domino terhadap stabilitas sosial dan ekonomi nasional,” kata Yahya dalam keterangan tertulis yang diterima pada Rabu (30/7/2025).

Menurut Yahya, situasi ini memerlukan langkah cepat dan terintegrasi dari pemerintah, termasuk intervensi kebijakan yang mendukung keberlanjutan usaha serta perlindungan tenaga kerja. Ia mengingatkan agar negara tidak bersikap pasif dalam menghadapi krisis ini.

“Kita tidak bisa membiarkan dunia usaha menanggung beban sendiri tanpa kehadiran negara dalam bentuk kebijakan konkret,” tegasnya.

Yahya juga mendorong Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk memperkuat program reskilling dan upskilling bagi tenaga kerja, terutama di sektor-sektor yang terdampak PHK. Selain itu, ia menekankan pentingnya skema perlindungan sosial yang lebih fleksibel dan adaptif, khususnya bagi pekerja informal dan berstatus kontrak.

Tak hanya itu, Yahya menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan PHK agar berjalan sesuai koridor hukum dan mengedepankan dialog sosial antara pengusaha dan pekerja.

“Keberlanjutan usaha dan perlindungan tenaga kerja bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Dalam situasi krisis, keduanya justru harus saling menopang,” ujarnya.

Yahya menutup pernyataannya dengan menyerukan agar negara tidak hanya menjadi penonton, tetapi hadir sebagai pengarah kebijakan yang mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Seperti diketahui, dalam survei terbarunya, Apindo mencatat lebih dari setengah perusahaan yang menjadi responden telah melakukan pengurangan tenaga kerja sebagai dampak dari ketidakpastian ekonomi global dan nasional. Tren ini diperkirakan akan berlanjut jika tidak ada langkah penanganan serius dari pemerintah. (Mun)