NASIONAL
Pasha Ungu Desak Prabowo Benahi Biaya dan Transisi Penyelenggaraan Haji
AKTUALITAS.ID – Anggota Komisi VIII DPR RI, Sigit Purnomo Said atau yang akrab disapa Pasha Ungu, menyoroti dua pekerjaan rumah (PR) besar yang harus diselesaikan oleh Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan Pasha di sela-sela Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Menurut Pasha, PR pertama yang paling mendesak adalah menekan biaya ibadah haji agar lebih terjangkau bagi masyarakat. “Kalau dari saya yang hari ini tugasnya di Komisi VIII, PR Bapak Prabowo itu, satu, bagaimana kemudian biaya ibadah haji ini bisa jauh lebih terjangkau,” ujarnya.
Selain itu, Pasha juga menyoroti pentingnya kelancaran proses transisi penyelenggaraan haji. Ia menekankan bahwa transisi dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Badan Penyelenggara Haji (BPH) harus berjalan mulus dan tertib. “Yang kedua, transisi dari Kemenag ke BPH pada ibadah haji ini harus smooth, harus tertib, harus baik, dan pelaksananya bisa optimal,” sambungnya.
Mantan vokalis band Ungu ini mengakui permasalahan haji, termasuk kuota dan penyelenggaraan, merupakan tugas berat yang sudah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Ia berharap di bawah kepemimpinan baru, pembenahan penyelenggaraan haji dapat berjalan lebih optimal. “Kita berharap pembenahan lah di penyelenggara ini jauh lebih optimal dan lebih baik,” pungkasnya. (Ari Wibowo/Mun)
-
JABODETABEK09/05/2026 09:30 WIBRatusan Siswa SD di Cakung Tumbang Usai Santap MBG
-
OASE09/05/2026 05:00 WIBBatang Pohon Ini Menangis Saat Rasulullah Tinggalkan Mimbar
-
RAGAM09/05/2026 14:00 WIBAli Shariati dan Api Perlawanan Iran
-
NASIONAL08/05/2026 23:00 WIBEks Menag Yaqut Titip Salam untuk Gus Ipul
-
JABODETABEK09/05/2026 05:30 WIBJakarta Diprediksi Cerah Berawan di Semua Wilayah
-
NASIONAL08/05/2026 22:00 WIBTAUD Sebut Sidang Andrie Yunus Penuh Sandiwara
-
JABODETABEK09/05/2026 06:30 WIBCatat! SIM Keliling Buka di Jakarta Sabtu Ini
-
POLITIK09/05/2026 07:00 WIBDPR Setuju Hukuman Berat untuk Politik Uang

















