Prabowo Dinilai Berlebihan dalam Menanggapi Demo, Amnesty: Jangan Pecah Belah Masyarakat

AKTUALITAS.ID – Amnesty International Indonesia menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang melabeli aksi demonstrasi sebagai makar atau terorisme merupakan sikap yang berlebihan sekaligus berpotensi membungkam ruang kebebasan berekspresi rakyat.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menegaskan aksi protes damai merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin UUD 1945. Menurutnya, narasi pemerintah yang kerap menyinggung “campur tangan asing” atau “adu domba” dalam aksi unjuk rasa justru memperkeruh keadaan dan menutup ruang dialog dengan masyarakat.

“Melabeli aksi demonstrasi masyarakat dengan tuduhan makar maupun terorisme sangatlah berlebihan, apalagi jika terus menerus disampaikan dengan narasi campur tangan asing dan adu domba,” ujar Usman dalam keterangan tertulis, Minggu (31/8/2025).

Usman juga mengkritisi instruksi Presiden kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk mengambil langkah tegas, termasuk kebijakan tembak di tempat terhadap massa yang dianggap anarkis. Menurutnya, kebijakan ini hanya memperlebar jarak antara negara dan rakyat.

“Instruksi tembak di tempat, meski menggunakan peluru karet, tetap berisiko menimbulkan luka serius atau bahkan korban jiwa. Risiko ini bisa menimpa orang-orang yang tidak bersalah,” tegasnya.

Amnesty turut menyoroti tragedi tewasnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang terlindas kendaraan taktis Brimob saat aksi protes berlangsung. Usman menilai peristiwa itu sebagai simbol kegagalan negara dalam melindungi warganya.

“Negara seharusnya melakukan evaluasi serius atas pengamanan aksi demonstrasi sekaligus mengusut aparat keamanan yang bertanggung jawab atas penggunaan kekuatan berlebihan,” katanya.

Alih-alih terus memperkuat pendekatan represif, Amnesty mendorong pemerintah untuk merespons tuntutan rakyat melalui perubahan kebijakan yang lebih adil. Usman menyinggung sejumlah kebijakan yang kerap memicu protes, mulai dari program makan bergizi gratis, proyek strategis nasional, hingga tunjangan anggota parlemen yang dinilai membebani rakyat.

“Jangan pecah belah masyarakat dengan mengatakan aksi demonstrasi adalah bagian dari upaya pecah belah bangsa. Dengarkan aspirasi mereka dan kedepankan pendekatan HAM dalam merespon setiap aksi demonstrasi,” pungkas Usman. (Ari Wibowo/Mun)