Usman Hamid Serukan Lawan Upaya Memutihkan Dosa dalam Peristiwa Mei 1998

AKTUALITAS.ID – Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, bersama Koalisi Masyarakat Sipil, mengecam keras pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyebut tidak ada bukti kekerasan terhadap perempuan, termasuk perkosaan massal, dalam tragedi Mei 1998. Usman menegaskan kekerasan seksual yang terjadi saat kerusuhan tersebut bukan sekadar rumor, melainkan fakta yang harus diakui dan diperjuangkan keadilannya.

Dalam pesan singkatnya Sabtu (14/6/2025), Usman menyatakan pernyataan Fadli Zon menunjukkan sikap yang meremehkan dan menyepelekan perjuangan korban serta perempuan yang berjuang menuntut keadilan. Ia menegaskan, penyangkalan tersebut bertentangan dengan hasil penyelidikan resmi dari Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dan Komnas HAM, yang telah mengungkap fakta kekerasan seksual massal dalam kerusuhan 13-15 Mei 1998.

Usman mengingatkanTGPF yang dibentuk oleh Presiden BJ Habibie pada Juli 1998 telah bekerja keras mengungkap fakta dan pelaku kekerasan tersebut, termasuk rekomendasi penting yang kemudian melahirkan lembaga perlindungan korban dan ratifikasi konvensi internasional. Ia menegaskan, semua itu adalah respons terhadap kekerasan rasial dan perkosaan yang telah diakui secara resmi, sehingga penyangkalan semacam ini adalah bentuk upaya mengaburkan fakta dan menghapus dosa sejarah.

Lebih jauh, Usman menganggap pernyataan Fadli Zon sebagai bentuk penyangkalan ganda, baik secara literal maupun interpretatif, yang berpotensi menutupi kesalahan dan ketidakadilan masa lalu. Ia menegaskan, pernyataan tersebut mungkin juga sebagai cara untuk menghindari rasa malu atau tanggung jawab pemerintah saat ini terhadap sejarah kelam yang seharusnya diakui dan diperjuangkan keadilannya.

Pernyataan Fadli Zon sendiri disampaikan dalam wawancara dengan wartawan senior, di mana ia membantah adanya pemerkosaan massal dalam peristiwa Mei 1998. Usman Hamid dan kalangan sipil menilai, sikap ini adalah bentuk pembangkangan terhadap fakta sejarah dan upaya memutihkan dosa besar masa lalu yang harus terus diingat dan diperjuangkan kebenarannya. (Ari Wibowo/Mun)