Kartu Pers Wartawan CNN Dicabut Mendadak, Ada Apa dengan Pertanyaan Program MBG?

AKTUALITAS.ID – Keputusan mengejutkan datang dari Istana Kepresidenan. Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) secara resmi mengonfirmasi pencabutan kartu pers Istana milik jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia. Insiden ini, yang dinilai mendadak dan minim penjelasan, segera memantik sorotan tajam dan kekhawatiran publik mengenai kebebasan pers di Indonesia.

Kartu pers tersebut diambil langsung oleh petugas Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden dari kantor CNN Indonesia pada Sabtu malam, sekitar pukul 19.15 WIB. Langkah sepihak ini pun langsung direspons keras oleh pihak redaksi.

Istana Bungkam Soal Alasan, Hanya Singgung Program Makan Bergizi Gratis

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, membenarkan adanya pencabutan kartu pers tersebut, namun ia enggan memberikan alasan konkret di baliknya. Alih-alih merinci, Hadi justru mengalihkan fokus pada isu lain.

Saat ditanyai mengenai pencabutan tersebut, Hadi menekankan bahwa prioritas utama pemerintah saat ini adalah perbaikan pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN) dan skema program Makanan Bergizi Gratis (MBG).

“Yang penting BGN dan MBG dulu. Jangan sampai terulang lagi,” ujar Hadi singkat usai konferensi pers.

Pernyataan ini mengacu pada insiden keracunan makanan yang sempat mewarnai program MBG, menunjukkan upaya pemerintah untuk mengalihkan perhatian publik pada peningkatan kualitas dan keamanan pangan. Namun, ketiadaan penjelasan rinci mengenai dasar hukum pencabutan kredensial Diana Valencia ini justru menimbulkan spekulasi dan pertanyaan besar.

CNN Indonesia Tuntut Klarifikasi: Pertanyaan Diana Relevan untuk Publik

Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Titin Rosmasari, mengungkapkan keterkejutannya atas tindakan yang mereka nilai sepihak dan tanpa dasar hukum yang jelas. Pihaknya dengan tegas mempertanyakan alasan pencabutan tanpa adanya pemberitahuan atau penjelasan resmi sebelumnya.

Rosmasari menegaskan bahwa pertanyaan yang diajukan jurnalis Diana Valencia kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai program MBG adalah pertanyaan yang kontekstual dan sangat relevan bagi kepentingan publik.

“Pertanyaan semacam itu adalah bagian dari fungsi kontrol pers dalam mengawasi kebijakan pemerintah,” kata Rosmasari.

Insiden ini dikhawatirkan menjadi preseden buruk bagi iklim pers di Indonesia. Tanpa adanya transparansi dari pemerintah, tindakan ini dapat diartikan sebagai upaya pembatasan ruang gerak jurnalis dalam menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan terhadap kebijakan publik. Publik kini menanti penjelasan resmi yang transparan dari pemerintah. (Purnomo/Mun)