Anggaran Reses DPR Naik Lagi, Pengamat: Parlemen Tak Belajar dari Tragedi Agustus

AKTUALITAS.ID – Langkah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang kembali menaikkan anggaran reses menuai kritik tajam dari pengamat politik, Ray Rangkuti. Menurutnya, kebijakan ini menunjukkan bahwa lembaga legislatif tidak mengambil pelajaran berharga dari tragedi kerusuhan 27-30 Agustus lalu dan merupakan cerminan ketidakpekaan terhadap gejolak publik.

Ray menilai, DPR seolah kembali ke perilaku lamanya setelah sempat tiarap sesaat pascakerusuhan. Alasan kenaikan anggaran yang dikemukakan, seperti penyesuaian indeks dan penambahan titik reses, dianggap sebagai argumen yang dipaksakan dan sulit dibuktikan manfaatnya bagi rakyat.

“Setelah peristiwa 27-30 Agustus lalu, tak jua membuat mereka dengan sepenuhnya introspeksi diri. Hanya sesaat, kini mulai lagi kumat,” ujar Ray dalam keterangan resminya, Selasa (14/10/2025).

Lebih lanjut, Ray menyoroti masalah klasik terkait dana reses, yaitu minimnya transparansi dan akuntabilitas. Ia mempertanyakan apakah seluruh dana yang digelontorkan benar-benar digunakan untuk menyerap aspirasi masyarakat di semua titik yang telah ditentukan.

“Apakah benar semua titik dikunjungi? Apakah benar semua titik berlangsung reses? Apakah benar terjadi penyerapan aspirasi masyarakat di semua titik yang dimaksud?” tanyanya, menyiratkan keraguan mendalam atas efektivitas penggunaan dana tersebut.

Ray memberikan peringatan keras agar para anggota dewan tidak salah mengartikan sikap diam masyarakat saat ini. Menurutnya, publik terus merekam perilaku boros anggaran dan kekecewaan itu berpotensi meledak kembali di masa mendatang.

“Jika sekarang masyarakat terlihat kembali diam anteng, bukan berarti mereka melupakan pengeluaran biaya jor-joran DPR. Itu semua direkam. Dan kita tidak tahu kapan akan membuncah,” tegasnya.

Ia pun mengingatkan kembali pada peristiwa kelam 27-30 Agustus, di mana gedung-gedung legislatif menjadi sasaran amuk massa. Peristiwa yang menyebabkan 945 orang ditahan itu, kata Ray, seharusnya menjadi pelajaran paling penting bagi DPR. Namun, ia melihat tidak ada empati maupun tanggung jawab moral yang ditunjukkan parlemen terhadap ratusan anak muda yang kini mendekam di penjara.

“Menjadikan peristiwa 27-30 Agustus itu sebagai pelajaran pun tidak, apalagi bertanggung jawab dan empati bagi 945 orang dimaksud,” tutup Ray. (Purnomo/Mun)