Misbakhun: MBG Pakai Anggaran Pendidikan Bukan Salah Alokasi

AKTUALITAS.ID – Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Mukhamad Misbakhun menegaskan tidak ada kekeliruan dalam pengalokasian anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang beririsan dengan dana pendidikan dalam APBN 2026.

Menurut Misbakhun, pemanfaatan sebagian anggaran pendidikan senilai Rp223,5 triliun dari total Rp769 triliun bukan bentuk salah alokasi, melainkan strategi kebijakan anggaran yang sah dan terukur. Ia menyebut langkah tersebut sebagai bagian dari kebijakan cross cutting policy atau pemotongan lintas fungsi anggaran.

“Masyarakat harus dibangun pemahamannya bahwa penerima manfaat MBG yang ditargetkan hampir 83 juta jiwa terbesar adalah anak-anak dan siswa sekolah di seluruh Indonesia,” ujar Misbakhun dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (26/2/2026).

Ia menjelaskan, pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip follow the program, yakni anggaran mengikuti fungsi dan peran program. Karena fungsi utama MBG adalah memperkuat gizi anak-anak Indonesia yang mayoritas berusia sekolah, maka pengalokasian dari fungsi pendidikan dinilai relevan.

Misbakhun menegaskan strategi alokasi anggaran merupakan kewenangan penuh pemerintah sebagai pemegang mandat pengelolaan APBN. Ketika kebijakan diarahkan untuk memperbesar jumlah penerima manfaat MBG, maka konsekuensinya terjadi penyesuaian atau cross cutting budget policy.

“Sebagai strategi alokasi, pilihan tersebut layak diapresiasi sebagai strategi yang cerdas, bukan malah dipermasalahkan atau dipolitisasi sebagai misalokasi anggaran,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa alokasi anggaran pendidikan tetap memenuhi amanat konstitusi, yakni minimal 20 persen dari total belanja APBN. Bahkan, seiring peningkatan volume APBN setiap tahun, anggaran pendidikan juga terus mengalami kenaikan.

Menurutnya, membenturkan program MBG dengan pembangunan infrastruktur pendidikan tidaklah proporsional. Pemerintah, kata dia, tetap memperkuat pembangunan fasilitas pendidikan, termasuk melalui program Sekolah Rakyat yang digerakkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Ia juga menyebut program MBG yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto kini mulai berjalan baik di berbagai daerah dengan dukungan Stasiun Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Pemerintah tidak pernah mengurangi anggaran infrastruktur pendidikan. Justru diperkuat dengan pembangunan Sekolah Rakyat di berbagai pelosok,” kata Misbakhun.

Dengan target hampir 83 juta penerima manfaat pada 2026, DPR menilai kebijakan alokasi anggaran MBG merupakan langkah strategis dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak usia sekolah. (Bowo/Mun)