5 Pegawai BPK Terjaring OTT KPK

AKTUALITAS.ID – Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, terus berkembang. Kali ini, lima Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ikut terseret dan tengah menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Perkembangan terbaru ini menambah daftar pihak yang diperiksa dalam perkara yang diduga berkaitan dengan temuan audit atas sejumlah proyek pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa setelah serangkaian pemeriksaan awal dan gelar perkara internal, lembaga antirasuah memutuskan menaikkan penanganan kasus tersebut ke tahap penyidikan.

“Saat ini pihak-pihak yang diamankan masih dilakukan pemeriksaan secara intensif dan sudah diputuskan naik ke tahap penyidikan berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan sah,” kata Budi, Rabu (10/6/2026).

Menurut KPK, dugaan pemberian suap berkaitan dengan temuan audit BPK terhadap sejumlah proyek pengadaan barang di Muara Enim. Salah satu yang menjadi sorotan adalah pengadaan Smart TV yang sebelumnya telah masuk dalam konstruksi perkara yang sedang diusut penyidik.

KPK menduga terdapat upaya memengaruhi atau mengondisikan hasil temuan pemeriksaan sehingga membuka ruang terjadinya transaksi suap. Dugaan inilah yang kini terus didalami melalui pemeriksaan para pihak yang diamankan dalam OTT.

Kasus ini bermula dari operasi senyap yang digelar KPK di Jakarta dan Sumatera Selatan pada 6 hingga 8 Juni 2026. Dalam operasi tersebut, sebanyak 10 orang diamankan.

Dari jumlah itu, empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah Bupati Muara Enim Edison, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim Abi Nurwardani, orang kepercayaan bupati Adi Triyadi, serta pihak swasta dari PT Millenium Solusi Abadi, Cory Erin Hardi.

Keempat tersangka kini telah ditahan selama 20 hari pertama sejak 9 Juni hingga 28 Juni 2026 untuk kepentingan penyidikan.

Masuknya lima ASN BPK dalam pusaran pemeriksaan membuat kasus ini menjadi perhatian publik. Pasalnya, BPK merupakan lembaga negara yang memiliki fungsi strategis dalam melakukan audit dan pengawasan pengelolaan keuangan negara.

KPK menegaskan pemeriksaan terhadap para pihak yang diamankan masih terus berlangsung. Penyidik berupaya mengurai secara menyeluruh dugaan aliran dana, peran masing-masing pihak, serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dalam perkara yang tengah menjadi sorotan tersebut.

Dengan status perkara yang kini telah naik ke tahap penyidikan, bukan tidak mungkin jumlah tersangka dalam kasus dugaan suap terkait temuan audit dan pengadaan barang di Muara Enim akan kembali bertambah dalam waktu dekat. (Mun)