KPK Sita Uang Ratusan Juta di OTT Bupati Lombok Barat

AKTUALITAS.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT) yang menyasar seorang kepala daerah. Dalam operasi di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), penyidik mengamankan 19 orang, termasuk Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini, serta menyita uang tunai ratusan juta rupiah dan sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan barang bukti yang diamankan masih dalam proses pendalaman oleh tim penyidik.

“Tim juga mengamankan barang bukti di antaranya dalam bentuk uang tunai dalam pecahan rupiah dan juga beberapa dokumen yang diduga terkait dalam perkara ini,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Senin (20/7/2026).

Menurut KPK, nilai uang yang diamankan saat ini mencapai ratusan juta rupiah, namun jumlah pastinya masih akan dipastikan melalui proses pemeriksaan.

Dari 19 orang yang diamankan dalam operasi tersebut, tujuh orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut dalam batas waktu yang diatur undang-undang.

KPK menjelaskan bahwa pihak-pihak yang diamankan berasal dari unsur aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Lombok Barat serta pihak swasta.

“Sebagian dari ASN di Pemkab Lombok Barat dan juga dari swasta. Untuk detailnya nanti akan kami sampaikan setelah proses pemeriksaan,” kata Budi.

Berdasarkan informasi awal, operasi ini berkaitan dengan dugaan penerimaan oleh bupati yang berhubungan dengan proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

“Perkara ini diduga berkenaan dengan penerimaan yang dilakukan oleh bupati terkait proyek-proyek yang ada di lingkungan Kabupaten Lombok Barat,” jelasnya.

Hingga kini, KPK belum mengumumkan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Sesuai prosedur, lembaga antirasuah memiliki waktu untuk melakukan pemeriksaan awal sebelum memutuskan status hukum para pihak yang diamankan.

Kasus ini kembali menjadi perhatian publik karena menambah daftar operasi tangkap tangan yang menyasar pejabat daerah. KPK menegaskan akan menyampaikan konstruksi perkara, identitas tersangka, serta barang bukti secara lengkap setelah proses gelar perkara dan pemeriksaan awal selesai dilakukan. (Bowo/Mun)