PANRB Tambah 8 Mal Pelayanan Publik, untuk Layanan Terintegrasi dan Inklusif

AKTUALITAS.ID – Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Otok Kuswandaru mengatakan, Menteri PANRB Rini Widyantini akan meresmikan delapan Mal Pelayanan Publik (MPP) baru di beberapa wilayah.

Sebelumnya, Pemerintah menambah delapan Mal Pelayanan Publik (MPP) baru pada semester pertama 2026 sebagai bagian dari upaya memperluas akses layanan publik yang terintegrasi di berbagai daerah.

“Peresmian delapan MPP pada semester pertama 2026 ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyederhanaan proses layanan, integrasi layanan lintas sektor, serta kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan,” kata Otok dalam keterangannya di Jakarta, Senin (15/6/2026).

Delapan MPP yang akan diresmikan berada di Kabupaten Indragiri Hilir, Karimun, Bangka Selatan, Paser, Tanah Bumbu, Kotabaru, Tana Toraja, dan Halmahera Selatan. Dengan penambahan tersebut, jumlah MPP di Indonesia meningkat dari 305 menjadi 313 unit yang tersebar di berbagai wilayah.

Menurutnya, perluasan jaringan MPP tidak hanya bertujuan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan layanan publik yang lebih terpadu.

“Penambahan jumlah MPP ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik,” ujarnya.

Kementerian PANRB juga menaruh perhatian pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bertugas di MPP. Penguatan kapasitas petugas layanan dinilai menjadi faktor penting agar pelayanan yang diberikan tidak hanya cepat dan efisien, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang beragam.

Seiring bertambahnya jumlah MPP, pemerintah menyiapkan program pengembangan kompetensi bagi para pengelola dan petugas layanan. Fokus peningkatan kapasitas diarahkan pada kemampuan memberikan pelayanan yang responsif, inklusif, dan ramah bagi kelompok rentan.

“Kompetensi SDM operasional MPP terus ditingkatkan guna menghadirkan pelayanan yang tidak hanya memenuhi aspek teknis, tetapi juga memiliki sensitivitas dan pemahaman terhadap kebutuhan kelompok rentan,” kata Otok. (Yan)