Dedi: Oknum Dishub Bekasi Pemeras Sopir Truk Diminta Dipecat

AKTUALITAS.ID – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang menyeret oknum petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi memicu sorotan publik. Seorang sopir truk diduga dipaksa menyerahkan uang hingga Rp1,7 juta, sementara video yang memperlihatkan dugaan peristiwa tersebut telah viral di media sosial.

Merespons kasus itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan kekecewaannya dan mengaku telah berkoordinasi langsung dengan Pemerintah Kota Bekasi untuk meminta tindakan tegas terhadap petugas yang diduga terlibat.

“Saya sangat kecewa dengan perilaku oknum aparat Dishub Kota Bekasi yang melakukan tindakan pungli dan pemerasan terhadap para sopir,” ujar Dedi melalui akun Instagram resminya, Sabtu (1/8/2026).

Dedi menegaskan telah meminta Wali Kota Bekasi menjatuhkan sanksi paling berat apabila dugaan tersebut terbukti setelah melalui proses pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia mengaku belum mengetahui apakah petugas yang bersangkutan berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), PPPK, atau tenaga kerja dengan status lainnya. Namun, menurutnya, pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran berat tidak layak lagi menjadi bagian dari pelayanan publik.

“Sudah saya sampaikan kepada Pak Wali Kota Bekasi agar dilakukan tindakan tegas dengan diberhentikan secara tidak hormat,” tegasnya.

Menurut Dedi, aparatur pemerintah seharusnya hadir untuk memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat, bukan justru menyalahgunakan kewenangan demi kepentingan pribadi.

Kasus ini mencuat setelah sebuah video beredar luas di media sosial. Dalam rekaman tersebut, seorang perekam mendatangi sejumlah petugas Dishub yang sedang berada di sebuah ruangan bersama seorang sopir truk yang mengaku menjadi korban dugaan pungli.

Perekam kemudian meminta sopir menunjukkan petugas yang diduga meminta uang darinya. Sopir itu lantas menunjuk salah satu petugas yang berada di lokasi.

Video tersebut juga memperlihatkan sejumlah uang tunai yang disebut sebagai uang hasil dugaan pungli dikembalikan kepada sopir truk. Hingga kini, belum ada keterangan resmi mengenai hasil pemeriksaan maupun status hukum petugas yang diduga terlibat.

Kasus ini kembali menjadi sorotan publik karena menyangkut integritas aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kota Bekasi diharapkan segera menuntaskan proses pemeriksaan secara transparan dan mengambil langkah sesuai aturan yang berlaku apabila dugaan pelanggaran terbukti. (Kusuma/Mun)