Waka MPR Desak PLN Evaluasi Total

AKTUALITAS.ID – Gelombang pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Jawa, Sumatera, dan Bali memicu sorotan tajam. Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, mendesak PLN segera melakukan evaluasi menyeluruh agar gangguan listrik tidak terus berulang dan merugikan masyarakat.

Desakan itu bukan tanpa alasan. Eddy mengaku merasakan langsung dampak pemadaman saat melakukan kunjungan kerja di daerah pemilihannya di Kota Bogor, Jumat (19/6/2026). Menurutnya, gangguan listrik yang terjadi di berbagai daerah sudah menjadi persoalan serius yang harus segera ditangani.

“Saya tidak hanya menerima laporan dari masyarakat, tetapi juga mengalami langsung pemadaman listrik saat berada di Bogor,” ujar Eddy dalam keterangannya, Sabtu (20/6/2026).

Eddy menilai salah satu penyebab utama pemadaman berasal dari terganggunya pasokan medium rank coal ke sejumlah pembangkit listrik milik PLN. Akibatnya, perusahaan harus melakukan pengaturan beban melalui pemadaman bergilir.

Namun, menurutnya kondisi tersebut sulit diterima mengingat Indonesia merupakan salah satu negara penghasil batu bara terbesar di dunia.

“Seharusnya krisis pasokan batu bara untuk kebutuhan listrik domestik tidak terjadi di negara yang memiliki cadangan batu bara melimpah,” tegasnya.

Karena itu, Eddy meminta PLN mengevaluasi secara menyeluruh rantai pasok batu bara, termasuk memastikan sistem distribusi bahan bakar ke pembangkit berjalan tanpa hambatan.

Tak hanya PLN, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga didorong mempercepat proses perizinan produksi batu bara serta memperketat pengawasan terhadap perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) untuk memasok kebutuhan dalam negeri.

Di sisi lain, Eddy menilai peristiwa ini harus menjadi momentum mempercepat transisi energi nasional. Menurutnya, ketergantungan pembangkit listrik terhadap batu bara perlu dikurangi dengan memperbesar pemanfaatan energi terbarukan.

Ia mengingatkan bahwa pemerintah telah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt serta percepatan implementasi transisi energi sesuai Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034.

“Energi terbarukan bukan hanya mendukung target transisi energi nasional, tetapi juga menjadi langkah strategis memperkuat ketahanan energi Indonesia agar tidak lagi rentan terhadap gangguan pasokan bahan bakar,” pungkas Eddy. (Mun)