Perlawanan Mahasiswa Melawan Tembok Kekuasaan Orde Baru

AKTUALITAS.ID – Sejarah mencatat sebuah ironi besar dalam perjalanan politik Indonesia. Mahasiswa yang pernah menjadi sekutu militer dalam menjatuhkan pemerintahan Sukarno pada 1966, justru berbalik menjadi sasaran represi ketika rezim Orde Baru di bawah Soeharto semakin mengukuhkan kekuasaannya.

Awalnya, mahasiswa berharap pemerintahan baru mampu memberantas korupsi dan memperbaiki nasib rakyat. Namun harapan itu perlahan berubah menjadi kekecewaan. Kritik mulai bermunculan terhadap praktik korupsi, pemborosan anggaran, hingga dominasi kelompok elite di sekitar kekuasaan.

Pada 1969, mahasiswa bahkan mengirim “paket Lebaran” berisi bedak, kosmetik, dan cermin kepada anggota DPR-GR sebagai sindiran tajam terhadap para pejabat yang dianggap gagal menjalankan amanat reformasi politik pasca-1966.

Gelombang Protes Menguat

Memasuki awal 1970-an, gerakan mahasiswa semakin keras. Mereka menyoroti dugaan korupsi di lembaga strategis seperti Pertamina dan Bulog melalui Komite Anti Korupsi (KAK).

Penolakan terhadap proyek Taman Mini Indonesia Indah (TMII) pada 1971 menjadi simbol kemarahan mahasiswa terhadap proyek bernilai besar yang dinilai tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat saat itu.

Puncaknya terjadi pada Januari 1974 melalui peristiwa Malapetaka 15 Januari atau Malari. Gelombang demonstrasi besar menentang korupsi, ketimpangan ekonomi, dan dominasi modal asing berubah menjadi kerusuhan nasional.

Sejak saat itulah hubungan mahasiswa dengan rezim Orde Baru memasuki fase konfrontasi terbuka.

Demonstrasi Dilarang, Aktivis Ditangkap

Pasca-Malari, pemerintah bergerak cepat. Demonstrasi mahasiswa mulai dibatasi secara ketat. Berbagai regulasi diterbitkan untuk mengontrol aktivitas organisasi kemahasiswaan.

Setiap kegiatan mahasiswa diwajibkan mendapat izin birokrasi kampus. Kebebasan berkumpul dan berdiskusi semakin menyempit.

Namun tekanan tersebut tidak menghentikan perlawanan. Pada 1977, mahasiswa kembali turun ke jalan menolak pencalonan Soeharto untuk periode ketiga sebagai presiden.

Respon pemerintah jauh lebih keras.

Pada Januari 1978, seluruh Dewan Mahasiswa dan Senat Mahasiswa dibekukan. Organisasi yang selama ini menjadi motor gerakan kritis di kampus praktis dilumpuhkan.

Lahirnya NKK/BKK, Politik Diharamkan di Kampus

Langkah paling kontroversial muncul melalui kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK).

Lewat kebijakan ini, aktivitas politik mahasiswa di kampus praktis dilarang. Diskusi, mimbar bebas, hingga aksi protes berpotensi dianggap sebagai kegiatan politik yang tidak sah.

Kampus didorong menjadi ruang akademik yang steril dari kritik politik.

Sebagai gantinya, mahasiswa diarahkan ke aktivitas nonpolitik seperti olahraga, seni, pecinta alam, dan kegiatan keagamaan melalui Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).

Di saat bersamaan, pemerintah menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS) yang membuat ritme perkuliahan semakin padat sehingga mahasiswa memiliki lebih sedikit ruang untuk berorganisasi.

Intelijen dan Militer Masuk Kampus

Pengawasan terhadap mahasiswa tidak hanya dilakukan lewat kebijakan administratif.

Aparat keamanan aktif memantau seminar, diskusi, dan berbagai kegiatan kemahasiswaan. Jaringan komunikasi antara birokrasi kampus dan aparat keamanan dibangun secara sistematis.

Resimen Mahasiswa (Menwa) juga diperkuat perannya. Dalam praktiknya, sejumlah anggota Menwa kerap dianggap menjadi perpanjangan tangan pengawasan terhadap aktivitas mahasiswa yang dinilai kritis.

Situasi ini membuat banyak aktivis merasa kampus berada dalam pengawasan ketat negara.

Buku Dilarang, Kritik Dibatasi

Represi tidak berhenti pada organisasi mahasiswa.

Awal 1980-an, sejumlah bacaan kritis ikut menjadi sasaran pembatasan. Salah satu yang paling dikenal adalah pelarangan peredaran dan penggunaan novel Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta Toer di lingkungan pendidikan.

Langkah tersebut memperkuat anggapan bahwa pemerintah saat itu tidak hanya mengendalikan organisasi, tetapi juga arus gagasan yang berkembang di kalangan mahasiswa dan pelajar.

Gerakan Bawah Tanah Lahir

Meski ruang kampus dipersempit, aktivisme tidak benar-benar mati.

Kelompok diskusi independen mulai bermunculan di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, hingga Salatiga. Kos-kosan mahasiswa dan sekretariat organisasi nonformal berubah menjadi ruang baru untuk bertukar gagasan.

Pers mahasiswa dan LSM juga menjadi tempat tumbuhnya generasi aktivis baru.

Mereka tidak hanya membahas teori politik, tetapi juga terjun langsung mengadvokasi persoalan masyarakat, mulai dari isu buruh, petani, hingga konflik agraria.

Salah satu momentum penting adalah perjuangan warga terdampak proyek Waduk Kedung Ombo pada akhir 1980-an yang mempertemukan aktivis kampus dengan gerakan rakyat.

Represi Gagal Membungkam Perlawanan

Memasuki dekade 1990-an, aksi protes mahasiswa kembali meningkat. Gerakan yang sempat ditekan selama bertahun-tahun justru menemukan bentuk baru yang lebih luas dan terhubung dengan berbagai kelompok masyarakat.

Sejarah menunjukkan bahwa pembekuan organisasi, pelarangan demonstrasi, pengawasan aparat, hingga kontrol ketat terhadap kampus memang mampu mempersempit ruang gerak mahasiswa. Namun berbagai kebijakan tersebut tidak berhasil menghapus tradisi kritik dan perlawanan yang terus hidup di lingkungan akademik.

Pada akhirnya, tekanan yang dibangun selama puluhan tahun justru menjadi salah satu faktor yang melahirkan gelombang gerakan mahasiswa besar menjelang runtuhnya rezim Orde Baru pada 1998. (Mun)