Menko Cak Imin Semprot Akademisi yang Mendadak Bisu di Birokrasi

AKTUALITAS.ID – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin melontarkan kritik keras terhadap budaya Asal Bapak Senang (ABS) yang menurutnya masih mengakar di lingkungan birokrasi. Ia menyoroti perubahan sikap sebagian akademisi yang dinilai kehilangan keberanian menyampaikan kritik setelah menduduki jabatan pemerintahan.

Menurut Cak Imin, tidak sedikit kalangan akademisi yang ketika berada di kampus dikenal teguh memegang prinsip ilmiah, tetapi berubah menjadi enggan mengoreksi kebijakan setelah menjadi birokrat.

“Tidak berani ngomong qulil haqqo walau kana murran (katakanlah kebenaran meskipun pahit), tidak berani bilang, ‘Pak, jangan begini. Kalau begini, gagal.’ Begitu jadi birokrat malah ABS—asal bapak senang. Itu tidak bisa,” tegas Cak Imin dalam keterangannya, Jumat (3/7/2026).

Ketua Umum PKB itu mengatakan seorang birokrat justru memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan pendapat secara jujur, termasuk ketika pandangan tersebut berbeda dengan keinginan pimpinan.

Ia menilai keberanian menyampaikan fakta dan analisis merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang sehat. Tanpa kritik yang objektif, kualitas kebijakan publik dikhawatirkan menurun karena lebih mengutamakan kenyamanan atasan daripada kepentingan masyarakat.

Cak Imin bahkan menyinggung adanya guru besar yang selama mengajar sangat disiplin terhadap kaidah ilmu pengetahuan, tetapi berubah ketika masuk ke dalam birokrasi.

Menurutnya, integritas akademik seharusnya tidak hilang hanya karena seseorang menduduki jabatan struktural di pemerintahan.

Selain mengkritik budaya ABS, Cak Imin juga meminta perguruan tinggi mengambil peran lebih besar sebagai pengawal intelektual dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik.

Ia menegaskan kampus tidak cukup hanya menghasilkan riset dan inovasi, tetapi juga harus memastikan kebijakan pemerintah tetap berpijak pada data, ilmu pengetahuan, dan pertanggungjawaban akademik.

“Mengawal pertanggungjawaban intelektualnya, mengawal pertanggungjawaban ilmu pengetahuannya sehingga politik anggarannya benar,” ujarnya.

Cak Imin menilai budaya ABS berpotensi menghambat lahirnya kebijakan yang berkualitas. Menurutnya, seorang pemimpin justru membutuhkan masukan yang jujur, kritis, dan berbasis fakta, bukan sekadar persetujuan tanpa koreksi.

“Harus menyampaikan apa adanya. Pimpinan justru lebih senang kalau diingatkan apa adanya,” katanya.

Pernyataan tersebut menjadi sorotan karena kembali mengangkat isu independensi kalangan akademisi di dalam birokrasi, sekaligus menekankan pentingnya menjaga integritas ilmiah dan keberanian menyampaikan kritik demi menghasilkan kebijakan publik yang lebih akuntabel. (Firman/Mun)