Mendagri Minta Pemda Percepat Verifikasi, Maruarar Perkuat Sinergi Agar Program Bedah Rumah Tepat Sasaran

AKTUALITAS.ID– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) mempercepat pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) agar target pembangunan 400 ribu unit bedah rumah pada 2026 dapat tercapai.

“Target bedah rumah tahun ini sekitar 400 ribu unit. Sekarang sudah memasuki bulan Juli sehingga percepatan harus dilakukan agar program dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) ini dapat berjalan sesuai target,” kata Tito kepada wartawan, Senin (13/7/2026).

Ia menjelaskan, data calon penerima bantuan sebenarnya sudah tersedia. Namun, sebagian masih memerlukan verifikasi karena belum memenuhi persyaratan, sementara sejumlah daerah juga baru mengajukan usulan penerima.

Menurut Tito, masih ada pemerintah daerah yang belum memberikan perhatian serius terhadap percepatan pelaksanaan program tersebut. Karena itu, ia meminta seluruh usulan diverifikasi secara cermat agar hanya masyarakat yang memenuhi kriteria yang ditetapkan Kementerian PKP yang menerima bantuan.

Ia mengingatkan bahwa daerah yang tidak siap berpotensi kehilangan alokasi bantuan.

“Kalau target suatu daerah 200 rumah, tetapi setelah diverifikasi hanya 50 yang memenuhi syarat, maka sisa kuotanya bisa dialihkan ke daerah lain yang lebih siap. Jangan sampai pemerintah daerah kecewa karena tidak melakukan verifikasi dengan baik,” ujarnya.

Untuk mempercepat pelaksanaan program, Tito meminta pemerintah daerah memperkuat koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) di tingkat kabupaten dan kota. Sinergi tersebut dinilai penting untuk mempercepat pendataan sekaligus memastikan validitas data calon penerima.

“Intinya, seluruh daerah harus mengambil langkah konkret agar target 400 ribu unit bedah rumah ini dapat tercapai,” katanya.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan pentingnya memperkuat sinergi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pusat Statistik (BPS) guna memastikan Program BSPS tepat sasaran.

Maruarar, yang akrab disapa Ara, mengapresiasi dukungan Kemendagri dan BPS terhadap pelaksanaan Program BSPS yang pada tahun ini mengalami peningkatan alokasi secara signifikan.

“Program BSPS tahun ini meningkat sangat signifikan. Kami mendapat dukungan luar biasa dari Menteri Dalam Negeri melalui koordinasi dengan seluruh kepala daerah, sehingga proses pelaksanaannya dapat berjalan lebih baik. Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, kami juga mendapat dukungan penuh dari BPS melalui penyediaan data yang akurat,” ujar Ara di Jakarta.

Menurut Ara, bertambahnya alokasi Program BSPS harus diiringi dengan koordinasi yang semakin kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain itu, akurasi data penerima menjadi faktor penting agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang memenuhi syarat.

Ia menilai kolaborasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci keberhasilan program, mulai dari proses pendataan, verifikasi hingga pelaksanaan di lapangan.

Di sisi lain, Tito menilai percepatan program BSPS tidak hanya meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi daerah. Program tersebut diyakini mampu menyerap tenaga kerja, menggerakkan perekonomian lokal, sekaligus membantu menurunkan angka kemiskinan.

“Nantinya seluruh pihak di daerah diharapkan bergerak mengumpulkan data, membantu verifikasi kelayakan penerima, sehingga program dapat dieksekusi dengan baik,” ujar Tito.