Pengamat: NU Jangan Jadi Arena Politik Kotor

AKTUALITAS.ID – Raksasa ormas Islam Nahdlatul Ulama (NU) kini berada di persimpangan jalan yang krusial. Basis massanya yang sangat besar dinilai telah menjadikannya sebagai komoditas politik paling seksi, rentan dieksploitasi oleh segelintir pihak yang memiliki syahwat kekuasaan.

Peringatan keras ini datang dari Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno. Ia menyerukan seluruh elemen NU untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap masifnya intervensi kekuasaan yang mengancam marwah organisasi sebagai penjaga kepentingan umat.

“NU banyak yang tertarik, NU banyak yang menggoda. NU adalah salah satu political resource (sumber daya politik) yang bisa dikapitalisasi sebagai bagian dari kepentingan politik,” ungkap Adi Prayitno dalam keterangan resminya, Rabu (19/8/2026).

Adi menjelaskan, daya tawar politik NU yang masif—jauh melampaui ormas keagamaan lainnya—membuatnya menjadi target empuk bagi para elit yang berkepentingan. Kelompok ini tidak hanya sekadar mendekati, namun berupaya keras memengaruhi, bahkan menyetir arah kepemimpinan NU demi keuntungan pribadi atau kelompok mereka.

Fenomena ini bukanlah hal baru, mengingat sejarah panjang relasi NU dengan panggung politik Indonesia. Mulai dari masa ketika NU menjelma menjadi partai politik, bergabung dalam koalisi besar, hingga kembalinya ke Khittah 1926 pasca-Orde Baru, dan dinamika pasca-Reformasi yang melibatkan hubungan mesra tapi rumit antara NU dan PKB.

Namun, Adi membuat garis demarkasi yang sangat tegas: ada perbedaan mendasar antara keterlibatan individu warga NU dalam politik praktis dengan penggunaan struktur organisasi NU sebagai arena transaksi politik.

Poin krusial yang disampaikan Adi adalah peringatan yang nyaris menohok: jika pengurus struktur NU tidak mampu mengendalikan syahwat politik dan moral mereka, maka lebih baik NU bertransformasi menjadi partai politik secara terang-terangan.

Bahaya laten yang mengintai adalah ketika politik transaksional berhasil menembus jantung organisasi yang selama ini memegang legitimasi moral kuat. Siapa pun yang berhasil menguasai atau mendapatkan restu dari struktur NU, secara otomatis berpotensi membuka keran akses ke sumber daya politik dan ekonomi yang sangat besar. (Bowo/Mun)