Herry Dermawan Sentil Harga Telur Rp21 Ribu

AKTUALITAS.ID – Praktik penahanan ayam petelur yang sudah melewati usia produktif hingga 120 minggu dinilai menjadi biang kerok anjloknya harga telur di tingkat peternak. Masalah serius ini dibongkar Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PAN, Herry Dermawan, yang mendesak Kementerian Pertanian (Kementan) segera turun tangan menyeimbangkan populasi.

Pernyataan tajam tersebut disampaikan Herry dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian di Jakarta, Selasa (1/9/2026).

Herry mengungkapkan, harga telur di tingkat peternak—khususnya di Jawa Timur—saat ini masih tertahan di kisaran Rp21.000 hingga Rp22.000 per kilogram. Angka ini masih berada di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) pemerintah yang dipatok Rp23.000 per kilogram.

Penyebab utamanya, kata Herry, adalah keputusasaan peternak yang nekat ‘memelihara’ ayam afkir demi menjaga volume pasokan.

“Yang sangat kena parah adalah para peternak menahan ayamnya. Mereka biasanya habisnya 80–90 minggu, sekarang ini sudah sampai 120 minggu. Jadi populasinya seolah-olah banyak,” cetus Herry.

Untuk mengatasi penumpukan stok, DPR meminta penyerapan ayam tua oleh Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) bersama BUMD seperti Perumda Dharma Jaya diperbesar secara masif. Tanpa pemangkasan populasi ayam non-produktif, harga telur dipastikan sulit merangkak naik ke batas ideal.

Berbanding terbalik dengan telur, harga ayam ras pedaging (broiler) justru bikin peternak tersenyum setelah bertahan di atas HAP selama enam minggu terakhir. Di Pulau Jawa, harga broiler menyentuh Rp24.000 hingga Rp25.000 per kilogram.

Meski begitu, Herry mengimbau agar lonjakan harga ini segera diredam agar tidak mencekik kantong konsumen.

Di sisi lain, Herry menumpahkan kekesalannya terhadap lemahnya pengawasan harga anak ayam umur sehari (day old chick/DOC). Meski perusahaan besar sudah patuh menjual di harga kesepakatan Rp7.000 per ekor, sejumlah perusahaan kecil dituding masih leluasa ‘bermain’ dengan mematok harga hingga Rp7.500 lebih.

Herry pun mendesak jajaran teknis Kementan untuk bekerja ekstra tanpa harus menunggu komando langsung dari Menteri Pertanian.

“Mungkin tinggal penguatan pengawasan. Nggak perlu Pak Menteri mungkin, Pak Dirjen saja suruh kerja itu,” sindirnya menohok. (Bowo/Mun)