Waka DPR: MBG Bukan Bikin Masyarakat Cemas

AKTUALITAS.ID – Ratusan siswa di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) bertumbangan akibat keracunan massal usai menyantap hidangan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tragedi yang menyasar 352 anak sekolah dasar di Kecamatan Batukliang ini memicu reaksi tajam dari parlemen, menyoroti celah krusial dalam manajemen administrasi dan pengawasan kebijakan domestik di lapangan.

Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) segera mengambil langkah tegas. Mengingat MBG merupakan inisiatif tata kelola publik yang strategis, Sari menekankan bahwa insiden ini adalah alarm darurat bagi sistem pengawasan di tubuh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Saya prihatin dengan kejadian keracunan yang dialami ratusan siswa. Keselamatan dan kesehatan anak-anak harus menjadi prioritas. Penyebab kejadian ini harus diusut secara menyeluruh,” tegas legislator dapil NTB II tersebut, Sabtu (12/9/2026).

Sari menyoroti pentingnya disiplin penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam rantai distribusi makanan. Menurutnya, evaluasi tidak boleh sekadar formalitas mencari kambing hitam, tetapi wajib membongkar apakah SOP telah diimplementasikan sesuai standar kelayakan pangan. Jika terbukti ada kelalaian fatal dalam manajemen pelayanan gizi, sanksi tegas harus segera dijatuhkan agar tidak menjadi preseden buruk di daerah lain.

Sebagai bentuk pengawalan terhadap inisiatif kebijakan nasional, DPR RI akan mengoptimalkan fungsi pengawasan legislatif guna mengevaluasi kinerja BGN dan SPPG. Keberhasilan program MBG ditegaskan tidak boleh hanya berpatokan pada tingginya angka distribusi dan target penerima manfaat, melainkan wajib menjamin mutu pangan tanpa kompromi.

Sebelumnya, sebanyak 352 siswa dari sejumlah SD di Kecamatan Batukliang dilaporkan mengalami gejala keracunan seperti pusing, mual, dan muntah-muntah beruntun setelah mengonsumsi paket MBG. Peristiwa ini menjadi ujian besar bagi pemerintah dalam merapatkan barisan tata kelola dan memastikan program bergizi tidak berbalik menjadi ancaman bagi masyarakat. (Bowo/Mun)