Warga Dunia Mulai Tolak Data Center

AKTUALITAS.ID – Ambisi global membangun infrastruktur kecerdasan buatan (AI) kini menghadapi tantangan serius. Gelombang penolakan terhadap pembangunan data center terus meluas dari Amerika Serikat, Eropa, hingga Asia, mengancam investasi bernilai ratusan miliar dolar yang selama ini menjadi tulang punggung pengembangan teknologi AI.

Di Eropa, nilai investasi data center yang terdampak penundaan maupun pembatalan proyek dilaporkan mencapai US$42 miliar atau lebih dari Rp752 triliun. Sementara di Amerika Serikat, nilai investasi yang menghadapi hambatan bahkan mencapai sekitar US$77 miliar.

Fenomena ini menunjukkan bahwa pembangunan pusat data tidak lagi sekadar persoalan teknologi, tetapi telah berubah menjadi isu sosial, lingkungan, dan ekonomi yang memicu perdebatan di berbagai negara.

Sepanjang Januari hingga April 2026, lebih dari 70 proyek data center di Eropa mengalami penolakan, pembatasan, atau hambatan perizinan. Jumlah tersebut bahkan dilaporkan melampaui total kasus serupa sepanjang tahun 2025.

Penolakan warga umumnya dipicu kekhawatiran terhadap konsumsi listrik yang sangat besar, penggunaan air dalam jumlah masif, kebutuhan lahan yang luas, hingga meningkatnya harga energi. Selain itu, sebagian masyarakat mempertanyakan manfaat ekonomi langsung dari proyek-proyek tersebut karena dinilai tidak selalu menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar.

Associate Professor HEC Paris, Olivier Darmouni, menilai tren penolakan ini berpotensi menjadi ancaman serius bagi industri data center global.

“Ini bisa menjadi jerami terakhir yang mematahkan punggung unta,” katanya.

Sejumlah negara mulai mengambil langkah tegas. Skotlandia menunda persetujuan pembangunan data center hyperscale, Denmark memprioritaskan sektor lain untuk akses jaringan listrik, sementara Spanyol mengusulkan aturan yang mewajibkan proyek data center menggunakan setidaknya 80 persen energi terbarukan.

Gelombang keberatan juga muncul di Asia. Di Distrik Geumcheon, Seoul, Korea Selatan, warga menolak pembangunan data center yang berdekatan dengan kawasan permukiman. Pemerintah setempat bahkan mempertimbangkan aturan yang mewajibkan persetujuan mayoritas warga dalam radius 200 meter dari lokasi proyek sebelum pembangunan dapat dilakukan.

Padahal, pemerintah Korea Selatan saat ini menjadikan pembangunan infrastruktur AI dan data center sebagai salah satu prioritas investasi nasional untuk mendukung industri semikonduktor dan teknologi masa depan.

Bagi investor, situasi ini menciptakan risiko baru yang sangat besar. Selain meningkatkan biaya pembangunan, penolakan sosial juga berpotensi memicu keterlambatan proyek hingga pembatalan investasi bernilai miliaran dolar.

Managing Director Alvarez & Marsal, Asya Walters, menilai kemampuan masyarakat menghentikan proyek data center senilai US$10 miliar menjadi faktor risiko yang kini harus diperhitungkan secara serius oleh para investor.

Di tengah meningkatnya kebutuhan komputasi AI, industri data center kini menghadapi dilema besar. Di satu sisi, pemerintah dan perusahaan teknologi berlomba membangun infrastruktur digital. Namun di sisi lain, tekanan publik dan regulasi lingkungan semakin ketat.

CEO Verne, Dominic Ward, mengatakan industri data center saat ini tidak lagi bisa beroperasi tanpa pengawasan dan perhatian masyarakat.

“Dulu kami sama sekali tidak dikenal sebagai bagian dari perekonomian. Kami hanya sebuah kotak hitam. Sekarang kami menjadi salah satu lapisan fundamental yang menggerakkan perekonomian,” ujarnya.

Tarik-menarik antara kebutuhan mempercepat revolusi AI dan tuntutan masyarakat terhadap keberlanjutan lingkungan diperkirakan akan menjadi salah satu pertarungan terbesar industri teknologi global dalam beberapa tahun mendatang. Jika gelombang penolakan terus membesar, bukan hanya proyek data center yang terancam, tetapi juga laju ekspansi teknologi AI di seluruh dunia. (Firman/Mun)