Bawaslu Ingin Kampus Jadi Laboratorium Demokrasi Digital

AKTUALITAS.ID – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mulai mempercepat transformasi pengawasan pemilu berbasis digital. Dalam langkah terbarunya, lembaga pengawas pemilu itu menggandeng Universitas Diponegoro (Undip) Semarang untuk memperkuat pengawasan tahapan pemilu, termasuk di ruang siber yang semakin kompleks.

Anggota Bawaslu RI, Dr H Puadi SPd MM, menegaskan bahwa pola pengawasan pemilu tidak lagi bisa hanya mengandalkan metode manual. Perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi digital menuntut sistem pengawasan yang lebih modern, cepat, dan berbasis data.

“Ke depan kita mulai bertransformasi digital. Pengawasan pemilu tidak bisa lagi hanya bersifat manual. Harus ada penguatan teknologi dan pemanfaatan data,” kata Puadi saat menghadiri program Bawaslu Campus Connect (BCC) bertajuk Generasi Digital, Demokrasi Transparan di Kampus FISIP Undip, Semarang, Selasa (6/10/2026).

Menurut Puadi, Bawaslu tengah menyiapkan sejumlah agenda strategis untuk menghadapi tantangan pengawasan pemilu di era digital. Langkah tersebut meliputi penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang melek digital, pemantauan aktivitas politik di ruang maya, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).

Teknologi AI, lanjutnya, diharapkan mampu membantu mendeteksi pola pelanggaran, memetakan potensi kecurangan, serta mempercepat analisis data pengawasan secara lebih akurat dan terukur.

“Bagaimana melakukan pemantauan di dunia maya, memaksimalkan AI, dan berkolaborasi dengan platform digital menjadi bagian penting dari pengawasan pemilu masa depan,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bawaslu juga mengajak perguruan tinggi mengambil peran lebih besar dalam menjaga kualitas demokrasi. Kampus dinilai memiliki posisi strategis sebagai pusat riset, literasi, dan pengembangan inovasi pengawasan pemilu.

Puadi menekankan mahasiswa jangan hanya menjadi konsumen informasi. Generasi muda diharapkan menjadi produsen informasi yang aktif, kritis, dan berperan sebagai agen literasi digital di tengah maraknya hoaks serta disinformasi politik.

“Mahasiswa harus menjadi agen digital dan agen literasi. Ketika menemukan dugaan pelanggaran, baik di dunia nyata maupun dunia maya, mereka bisa ikut menyampaikan informasi awal kepada Bawaslu,” katanya.

Bawaslu berharap kampus dapat berkembang menjadi “laboratorium demokrasi” yang menghasilkan berbagai penelitian dan inovasi untuk memperkuat sistem pengawasan pemilu berbasis teknologi.

Sementara itu, mantan Ketua Bawaslu Prof Muhammad mengingatkan bahwa tidak ada pemilu yang bisa dijamin berlangsung 100 persen demokratis. Menurutnya, data pelanggaran yang selama ini ditangani Bawaslu menunjukkan masih adanya upaya-upaya kecurangan dalam setiap kontestasi politik.

“Saya mau berdebat dengan orang yang mengatakan pernah ada pemilu yang full demokratis. Tidak mungkin. Data pelanggaran di Bawaslu konkret dan menunjukkan masih ada orang-orang yang berusaha memenangkan pemilu dengan berbagai cara,” tegasnya.

Ia menilai transformasi digital menjadi kebutuhan mendesak untuk memperkuat kemampuan pengawasan. Melalui teknologi informasi dan kecerdasan buatan, potensi pelanggaran dapat terdeteksi lebih cepat sehingga integritas pemilu dapat lebih terjaga.

“Teknologi informasi memungkinkan kita lebih cepat mendeteksi siapa yang bermain curang dan siapa yang bertindak fair. Karena kenyataannya masih ada pihak yang ingin menang dengan cara instan,” ujarnya.

Selain Puadi, kegiatan tersebut juga dihadiri mantan Ketua Bawaslu Nur Hidayat Sardini, Dekan FISIP Undip Prof Teguh Yuwono, serta sejumlah akademisi dan pakar dari berbagai perguruan tinggi.

Melalui kolaborasi dengan kampus dan pemanfaatan AI, Bawaslu berharap pengawasan pemilu menjadi lebih efektif, transparan, dan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap demokrasi serta lembaga pengawas pemilu di Indonesia. (Mun)