Cak Imin: Saatnya Indonesia Punya Kementerian Haji dan Umrah

AKTUALITAS.ID – Ketua Umum PKB sekaligus Menko PMK, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), mengusulkan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah yang terpisah dari Kementerian Agama (Kemenag). Usulan ini disampaikan dalam diskusi publik tentang Revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah di DPP PKB, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2025).

“Dan setiap pelaksanaan saya menuliskan beberapa perbaikan salah satu usulan kita dari dari awal adalah pemisahan Kementerian Agama dengan Kementerian Haji ini adalah salah satu revolusi penyelenggaraannya,” kata Cak Imin.

Cak Imin mengatakan usulan ini telah sebagian diwujudkan oleh Presiden Prabowo Subianto dengan pembentukan Badan Penyelenggara Haji. Ia berharap badan ini dapat ditingkatkan statusnya menjadi Kementerian Haji dan Umrah.

“Alhamdulillah Pak Prabowo telah memulai walaupun masih setengah revolusi yaitu ada badan penyelenggara haji tapi belum menjadi kementerian kita berharap UU Haji yang akan kita bentuk nanti kementerian badan penyelenggaraan haji kita usulkan dirubah menjadi Kementerian Haji dan Umrah,” ujarnya.

Menurut Cak Imin, tiga unsur penyelenggara haji adalah Kementerian, pengelolaan keuangan haji, serta lembaga pelaksana di daerah dan lokasi haji. Ia menekankan perlunya revolusi dalam penyelenggaraan haji.

“Karena itu kementerian ini salah satu revolusi penyelenggara,” ujarnya.

Cak Imin berharap diskusi ini akan menghasilkan ide-ide baru dan masukan yang akan meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji.

“Kita semua diberikan kesempatan untuk bersama-sama melaksanakan diskusi yang amat sangat penting, apalagi tinggal beberapa saat lagi penyelenggaraan haji akan berlangsung,” kata Cak Imin.

“Tanggal 2 Mei sudah kloter pertama sehingga tentu diskusi ini kita harapkan menjadi bahan masukan, penting dan strategis agar seluruh penyelenggaraan haji yang akan datang ini lancar, sukses,” ujarnya. (Mun/Ari Wibowo)