Ganjar Minta Prabowo Sebut Dalang Demo Bayaran

AKTUALITAS.ID – Polemik soal “demo bayaran” memanas. Setelah Presiden Prabowo Subianto mengaku mengetahui pihak-pihak yang membiayai aksi demonstrasi di berbagai daerah, Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo memberikan respons yang menohok: jangan semua demonstrasi dicap sebagai aksi pesanan.

Ganjar menegaskan, apabila memang ada pihak yang membiayai demonstrasi, maka pemerintah dan aparat penegak hukum seharusnya tidak berhenti pada pernyataan semata. Menurutnya, publik berhak mengetahui siapa aktor di balik dugaan tersebut.

“Kalau memang ada pihak yang membiayai demonstrasi, tentu lebih baik dibuka kepada publik dan diproses secara hukum,” kata Ganjar, Kamis (25/6/2026).

Pernyataan itu muncul setelah Prabowo secara terbuka mengaku mengetahui pihak yang berada di belakang sejumlah aksi demonstrasi. Bahkan Presiden sempat menyebut ada peserta aksi yang mengaku menerima bayaran untuk turun ke jalan.

Namun Ganjar mengingatkan bahwa demokrasi tidak boleh dibangun di atas dugaan dan generalisasi. Menurutnya, tidak semua demonstrasi lahir karena uang. Banyak aksi muncul sebagai respons terhadap persoalan nyata yang dirasakan masyarakat.

“Demokrasi membutuhkan kepastian hukum, bukan sekadar dugaan atau narasi yang akhirnya menjadi polemik publik. Kita juga tidak boleh menganggap semua demonstrasi sebagai aksi bayaran,” tegasnya.

Ganjar mengakui memang ada kasus yang belakangan mencuat, seperti pengakuan mahasiswa yang mengaku menerima dana untuk kepentingan aksi tertentu. Namun menurutnya, menjadikan satu kasus sebagai dasar untuk mencurigai seluruh gerakan protes publik adalah langkah yang berbahaya bagi demokrasi.

Alih-alih terjebak dalam polemik siapa membayar siapa, Ganjar justru mengalihkan sorotan ke persoalan yang menurutnya jauh lebih penting: janji-janji politik yang hingga kini masih ditunggu rakyat.

Ia menyinggung target pembukaan 19 juta lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi 8 persen, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat yang pernah menjadi bagian dari harapan publik terhadap pemerintahan baru.

“Rakyat masih menunggu terbukanya lapangan kerja yang lebih luas dan berkurangnya PHK. Rakyat juga menunggu target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang pernah disampaikan sebagai arah kebijakan pemerintahan,” ujarnya.

Tak hanya itu, Ganjar juga menyoroti isu pendidikan yang masih menjadi keluhan masyarakat, termasuk persoalan biaya kuliah dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dinilai masih membebani banyak keluarga.

Menurut mantan gubernur Jawa Tengah itu, legitimasi sebuah pemerintahan tidak ditentukan oleh sedikit atau banyaknya demonstrasi yang muncul di jalanan. Ukurannya adalah sejauh mana janji-janji politik benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat.

“Bila kesejahteraan meningkat, lapangan kerja terbuka, pendidikan makin terjangkau, dan pelayanan publik membaik, maka kepercayaan rakyat akan tumbuh dengan sendirinya. Demokrasi tidak perlu dilawan dengan narasi, demokrasi dijawab dengan kinerja,” tegas Ganjar.

Pernyataan ini menjadi babak baru dalam polemik demo bayaran yang kini berkembang menjadi perdebatan lebih luas tentang demokrasi, transparansi, dan kinerja pemerintahan.

Di satu sisi, Presiden Prabowo mengaku mengetahui siapa pihak yang mendanai demonstrasi. Di sisi lain, Ganjar menantang agar tudingan tersebut dibuktikan secara terbuka dan diproses sesuai hukum. (Bowo/Mun)