Abai Putusan MK, Para Wamen Eks Timses Prabowo-Gibran Tetap Komisaris BUMN

AKTUALITAS.ID – Sejumlah wakil menteri dalam Kabinet Merah Putih yang kini merangkap jabatan sebagai komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ternyata pernah tercatat dalam struktur Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Fakta ini kembali menyoroti hubungan antara struktur pemerintahan dan mesin pemenangan pasangan calon nomor urut 2 tersebut.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran resmi diumumkan pada 6 November 2023 di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Struktur tim ini terdiri dari politikus, purnawirawan, hingga kalangan pengusaha. Beberapa nama yang saat ini menjabat sebagai wakil menteri sekaligus komisaris BUMN tercatat memiliki peran penting dalam tim pemenangan tersebut.

Salah satu nama yang tercatat dalam struktur resmi TKN adalah Fahri Hamzah, yang menjabat sebagai Wakil Komandan Tim Komunikasi TKN Prabowo-Gibran. Saat ini Fahri menjabat sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Karier politik Fahri sebelumnya juga mencatatkan namanya sebagai Wakil Ketua DPR periode 2014-2019.

Nama lain adalah Dyah Roro Esti Widya Putri, yang dipercaya menjadi Wakil Komandan Fanta (Pemilih Muda) sekaligus Juru Bicara TKN Prabowo-Gibran. Kini ia menjabat sebagai Wakil Menteri Perdagangan sekaligus Komisaris Utama PT Sarinah (Persero). Dyah Roro Esti merupakan salah satu pejabat termuda di Kabinet Merah Putih dan sebelumnya menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024.

Sudaryono, yang merupakan Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah, juga tercatat sebagai bagian dari TKN Prabowo-Gibran. Ia aktif dalam berbagai konsolidasi politik, termasuk menggelar apel kirab kebangsaan di Kota Semarang pada masa kampanye. Kini Sudaryono menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian dan Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero).

Ahmad Riza Patria, politikus Partai Gerindra dan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, tercatat sebagai Sekretaris Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran DKI Jakarta. Ia kini menjabat sebagai Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Komisaris PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel).

Selain nama-nama di atas, sejumlah wakil menteri lain yang juga merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN berasal dari kalangan birokrat, profesional, akademisi, maupun TNI/Polri. Suahasil Nazara merupakan birokrat karier di Kementerian Keuangan sebelum dipercaya menjadi Wakil Menteri Keuangan dan Komisaris PT PLN (Persero). Diana Kusumastuti meniti karier panjang di Kementerian Pekerjaan Umum sebelum menjadi Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Komisaris Utama PT Brantas Abipraya (Persero). Yuliot Tanjung berasal dari birokrasi Kementerian ESDM sebelum menjabat Wakil Menteri ESDM dan Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Komposisi serupa juga terlihat pada tokoh profesional dan akademisi. Stella Christie dikenal sebagai akademisi sebelum diangkat menjadi Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi serta Komisaris PT Pertamina Hulu Energi. Edward Omar Sharif Hiariej merupakan guru besar hukum pidana yang kini menjabat Wakil Menteri Hukum sekaligus Komisaris PT Perusahaan Gas Negara (PGN).

Di sisi lain, terdapat pula figur berlatar belakang militer dan kepolisian. Donny Ermawan Taufanto, yang berasal dari TNI, menjadi Wakil Menteri Pertahanan dan Komisaris Utama PT Dahana (Persero). Suntana, purnawirawan Polri, kini menjabat Wakil Menteri Perhubungan dan Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Fenomena rangkap jabatan ini menjadi sorotan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025 yang melarang wakil menteri merangkap jabatan sebagai komisaris atau direksi BUMN. Pemerintah dan DPR kemudian menyepakati larangan tersebut dalam revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN, dengan masa transisi paling lama dua tahun.

Daftar tersebut menunjukkan bahwa latar belakang para wakil menteri yang kini duduk di kursi komisaris BUMN tidak homogen. Sebagian memiliki rekam jejak politik dan keterlibatan dalam tim pemenangan Pilpres 2024, sedangkan sebagian lainnya merupakan birokrat, akademisi, profesional, atau purnawirawan yang berkarier di bidangnya masing-masing sebelum bergabung ke dalam Kabinet Merah Putih.