Eddy Soeparno Acungi Jempol Program Energi Prabowo

AKTUALITAS.ID – Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, apresiasi terhadap arah kebijakan sektor energi datang dari Wakil Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum PAN, Eddy Soeparno. Ia menilai pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat ketahanan energi, mempercepat transisi energi, serta meningkatkan upaya penanganan perubahan iklim.

Menurut Eddy, ketiga agenda tersebut memiliki posisi sangat strategis bagi masa depan Indonesia, terutama dalam mewujudkan kemandirian energi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi fosil.

“Energi adalah bagian penting dari ketahanan nasional. Karena itu, saya mengapresiasi perhatian Presiden Prabowo terhadap pengembangan energi terbarukan dan percepatan transisi energi,” kata Eddy dalam keterangannya, Selasa (20/10/2026).

Eddy menilai keseriusan pemerintah terlihat dari dorongan terhadap pengembangan berbagai sumber energi baru dan terbarukan (EBT), mulai dari tenaga surya, tenaga air, tenaga bayu atau angin, hingga panas bumi.

Langkah tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam membangun sistem energi nasional yang lebih bersih, mandiri, dan berkelanjutan di tengah meningkatnya kebutuhan energi masyarakat dan dunia usaha.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa proses transisi energi tidak dapat dilakukan secara instan. Struktur energi nasional yang masih didominasi energi fosil membuat Indonesia harus menjalankan perubahan secara bertahap dan terukur.

“Kita tidak mungkin mengubah struktur energi nasional yang selama ini didominasi energi fosil dalam waktu singkat. Yang perlu kita pastikan adalah arah perubahannya jelas, targetnya terukur, dan setiap tahap pelaksanaannya membawa kita semakin dekat pada sistem energi yang bersih, mandiri, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Salah satu program yang mendapat perhatian khusus adalah target pembangunan pembangkit listrik tenaga surya hingga 100 gigawatt (GW) yang sebelumnya dicanangkan Presiden Prabowo.

Menurut Eddy, target ambisius tersebut harus dibarengi percepatan pembangunan proyek, penguatan jaringan transmisi listrik, pengembangan teknologi penyimpanan energi, serta peningkatan kemampuan industri nasional.

“Program ini perlu terus dikawal melalui percepatan pembangunan proyek, penguatan jaringan transmisi, pengembangan penyimpanan energi, dan peningkatan kapasitas industri dalam negeri,” katanya.

Selain tenaga surya, Eddy juga menyoroti Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 GW. Dari jumlah tersebut, 42,6 GW direncanakan berasal dari energi baru dan terbarukan, sementara 10,3 GW lainnya berasal dari fasilitas penyimpanan energi.

Ia menilai target tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperbesar porsi energi bersih dalam bauran energi nasional.

Data yang ada juga menunjukkan bauran energi terbarukan Indonesia telah mencapai 15,75 persen pada 2025 dengan kapasitas terpasang pembangkit EBT mencapai 15.630 megawatt.

Menurut Eddy, capaian tersebut menjadi modal penting untuk mempercepat pengembangan sektor energi hijau ke depan. Namun ia mengingatkan perlunya dukungan investasi, penyederhanaan perizinan, kepastian regulasi, serta kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta.

“Angka-angka ini menunjukkan bahwa pengembangan energi terbarukan terus berjalan dan masih memiliki ruang pertumbuhan yang sangat besar,” ujarnya.

Tak hanya soal energi, Eddy juga memberikan apresiasi terhadap langkah pemerintah dalam memperkuat agenda penanganan perubahan iklim. Ia menilai pengurangan emisi harus berjalan beriringan dengan perlindungan hutan, pengendalian pencemaran, serta peningkatan daya tahan masyarakat menghadapi dampak perubahan iklim.

Karena itu, Eddy mendorong percepatan pembahasan dan pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim yang Berkeadilan sebagai fondasi hukum dalam menghadapi tantangan lingkungan hidup ke depan.

Menurutnya, penguatan regulasi akan membantu memastikan kebijakan mitigasi, adaptasi, pembiayaan iklim, dan perlindungan masyarakat dapat berjalan secara terintegrasi.

Di akhir pernyataannya, Eddy menegaskan bahwa penguatan ketahanan energi, percepatan transisi energi, dan upaya penurunan emisi harus terus dijaga untuk mendukung target Indonesia mencapai Net Zero Emission pada 2060 atau lebih cepat.

Ia menilai pemerintahan Prabowo telah menunjukkan arah yang jelas menuju dekarbonisasi ekonomi nasional secara bertahap, dengan menempatkan energi bersih sebagai salah satu pilar utama pembangunan Indonesia di masa depan.

“Pemerintahan Presiden Prabowo menunjukkan tekad yang kuat untuk mendorong dekarbonisasi perekonomian Indonesia secara bertahap dan pasti. Kita perlu menjaga konsistensi arah kebijakan, memperkuat investasi energi bersih, dan memastikan seluruh sektor ekonomi ikut mengambil bagian dalam penurunan emisi,” pungkas Eddy. (Mun)