DPRD Bengkalis dan Kesbangpol Riau Perkuat Deteksi Dini Konflik Sosial

AKTUALITAS.ID – Komisi I DPRD Kabupaten Bengkalis bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bengkalis memperkuat koordinasi dengan Kesbangpol Provinsi Riau untuk menjaga stabilitas politik, kerukunan umat beragama, serta meningkatkan kewaspadaan dini terhadap potensi konflik sosial. Penguatan sinergi tersebut dibahas dalam kunjungan koordinasi di Kantor Kesbangpol Provinsi Riau, Senin (19/10/2026).

Rombongan dipimpin Ketua Komisi I DPRD Bengkalis Tantowi Saputra Pangaribuan, didampingi Sekretaris Komisi I Dapot Hutagalung dan Kepala Kesbangpol Bengkalis Suwarto. Kedatangan mereka diterima Kepala Kesbangpol Riau Boby Rachmat bersama jajaran di Aula Rapat Lantai I.

Dalam pertemuan tersebut, Dapot meminta penjelasan mengenai langkah strategis Kesbangpol dalam mengantisipasi potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

“Kami mohon penjelasan lebih lanjut mengenai strategi Kesbangpol dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat, mencakup upaya deteksi dini potensi konflik, penguatan wawasan kebangsaan, serta pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan,” ujar Dapot.

Sementara itu, Tantowi secara khusus menyoroti pentingnya memperkuat konsolidasi antarumat beragama di Kabupaten Bengkalis. Penguatan komunikasi antarkelompok masyarakat menjadi salah satu perhatian dalam pertemuan tersebut.

Menanggapi hal itu, Boby menjelaskan penguatan kerukunan masyarakat dilakukan melalui dua forum utama, yakni Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK).

Kedua forum tersebut berperan membangun komunikasi antarkelompok masyarakat sekaligus mencegah persoalan sosial berkembang menjadi konflik yang lebih luas.

“Kami mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap radikalisme, ekstremisme, dan konflik sosial. Sebagai daerah pesisir, Kabupaten Bengkalis dinilai perlu memperkuat deteksi dini serta koordinasi lintas pihak untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” tegas Boby.

Ia menjelaskan, FKUB telah menerima dukungan dana hibah pada tahun berjalan untuk menunjang kegiatan komunikasi, konsolidasi, serta pemantauan kerukunan umat beragama.

Boby juga memaparkan capaian Provinsi Riau dalam penilaian Indeks Harmoni Indonesia (IHAI) 2026 yang mencapai skor 7,32. Angka tersebut melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebesar 6,6.

Penilaian tersebut melibatkan 31.345 responden, menempatkan Riau pada peringkat keempat nasional berdasarkan jumlah responden.

Sementara itu, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Riau tercatat mencapai 78,79 atau melampaui target yang ditetapkan sebesar 74,77. Kedua indeks tersebut menjadi acuan pemerintah pusat, termasuk Sekretariat Kabinet dan Kejaksaan Agung.

Lebih lanjut, Boby menjelaskan Kesbangpol memiliki peran strategis dalam menjembatani urusan pemerintahan daerah, mulai dari deteksi dini, pembinaan ideologi politik, penguatan wawasan kebangsaan hingga ketahanan ekonomi.

Penanganan potensi konflik juga dilakukan melalui pendekatan kepada tokoh agama dan tokoh adat sebagai langkah awal untuk meredam gejolak di tengah masyarakat.

Di sisi lain, Kepala Kesbangpol Bengkalis Suwarto menekankan pentingnya menjaga komunikasi dan koordinasi antarlembaga agar pelaksanaan program pemerintah pusat dapat berjalan efektif hingga tingkat daerah.

“Mari kita pastikan program pemerintah pusat dapat berjalan efektif sampai ke daerah. Memang ada tantangan, namun perubahan butuh proses. Mari kita tanggapi dengan memperkuat komunikasi dan koordinasi, bukan sekadar kritik,” ujar Suwarto.

Pertemuan tersebut turut dihadiri anggota DPRD Bengkalis lainnya, yakni Horas Sitorus, Zamzami, Rumbin Sitio, Suyanto, Ibra Teguh, dan Surya Riski.(M Apri)