Sepanjang Tahun 2024 DKPP Terima 790 aduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

AKTUALITAS.ID – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberikan apresiasi tinggi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atas keberhasilan mereka dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024. Apresiasi ini disampaikan oleh Ketua DKPP, Heddy Lugito, dalam Konferensi Pers Laporan Akhir Tahun DKPP yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DKPP, Jakarta, pada Senin (6/1/2025).

Heddy menyatakan, meskipun penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada berjalan dengan baik, masih terdapat banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi, salah satunya adalah kepatuhan penyelenggara Pemilu terhadap Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Sepanjang tahun 2024, DKPP menerima 790 pengaduan terkait dugaan pelanggaran KEPP dan berhasil menyelesaikan 237 perkara yang melibatkan 1,040 penyelenggara Pemilu.

Dari berbagai keputusan yang diambil, sebanyak 66 penyelenggara diberhentikan tetap, lima di antaranya dengan posisi Ketua. Selain itu, 260 penyelenggara menerima teguran tertulis, sementara 532 lainnya dipulihkan nama baiknya karena tidak terbukti bersalah.

“Pengaduan tertinggi terjadi di bulan Desember sebanyak 125, dan itu menunjukkan bahwa masyarakat aktif dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu,” tambah Heddy.

Penting untuk dicatat, Heddy menegaskan bahwa keberadaan DKPP bukan sekadar untuk menjatuhkan sanksi, melainkan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Pemilu dan penyelenggaranya.

Heddy juga memberikan apresiasi khusus kepada Polri atas peran mereka dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama proses Pemilu dan Pilkada. “Alhamdulillah, tidak terjadi gangguan keamanan yang berarti. Pilkada yang sempat diprediksi akan keras, ternyata berlangsung aman dan damai,” ujarnya.

Selama tahapan Pemilu dan Pilkada, Polri telah membantu DKPP dengan menyediakan lokasi sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran KEPP di beberapa daerah, termasuk Provinsi Papua dan Sumatera Selatan. Heddy menjelaskan, dukungan Polri sangat penting, mengingat DKPP tidak memiliki kantor perwakilan di provinsi.

Heddy berharap, kerjasama antara DKPP dan Polri dapat terus meningkat di masa mendatang, termasuk harapan untuk memiliki kantor perwakilan MKP di setiap provinsi agar pelaksanaan tugas dapat berlangsung lebih efisien. (Enal Kaisar)