NASIONAL
Bahtra Banong Desak Menteri ATR Tertibkan Tambang Serobot Lahan Warga di Konsel!
AKTUALITAS.ID – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, mendesak Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk menertibkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan tambang di Konawe Selatan (Konsel) yang diduga menyerobot lahan warga.
Desakan ini disampaikan dalam rapat kerja dengan Kementerian ATR/BPN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/04/2025).
Bahtra Banong mengungkapkan banyak laporan dari warga Konsel terkait perusahaan tambang, seperti PT MS, yang mengambil alih lahan masyarakat, termasuk lahan sekolah dan perumahan. “Ini meresahkan rakyat di Konawe Selatan,” tegasnya.
Ia meminta agar status Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan-perusahaan tersebut segera diperiksa dan ditertibkan jika tidak sah.
Lebih lanjut, Bahtra juga meminta Kanwil BPN Sulawesi Tenggara (Sultra) dan Kantah Provinsi Sultra untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap IUP perusahaan tambang di Sultra.
Ia menekankan perlunya solusi dari ATR/BPN terkait klaim perusahaan tambang yang hanya menghitung mineral di bawah tanah, mengabaikan lahan di atasnya. Ia berharap semua pihak dapat bersinergi untuk menyelesaikan masalah pertanahan di Sultra. (Mun/Ari Wibowo)
-
NASIONAL24/07/2026 17:00 WIBKPK Periksa Pejabat Kemenhut, Telusuri Pertemuan Bupati Kuansing dengan Raja Juli
-
POLITIK24/07/2026 14:00 WIBPAN Minta RUU Pemilu Tak Jadi Alat Politik
-
NASIONAL24/07/2026 23:59 WIBMensos Saifullah Yusuf Tindak Lanjuti Temuan ICW soal Pengadaan Sekolah Rakyat
-
POLITIK24/07/2026 16:00 WIBPrabowo Tegaskan Indonesia Nonblok dan Konsisten Dukung Kemerdekaan Palestina
-
POLITIK24/07/2026 11:00 WIBPKB Janji Setia Kawal Pemerintahan Prabowo
-
RIAU24/07/2026 17:23 WIBKapolda Riau Tegaskan Tak Ada Ruang bagi Pelaku Kejahatan Lingkungan
-
NUSANTARA24/07/2026 13:30 WIBTiga Kakak Beradik Tewas Terjebak Saat Rumah Panggung Dilalap Api
-
NASIONAL24/07/2026 19:30 WIBRieke Soroti Komunitas Lari WNA di Bali, Ingatkan Soal Ruang Publik dan Hukum

















