NASIONAL
Bahtra Banong Desak Menteri ATR Tertibkan Tambang Serobot Lahan Warga di Konsel!
AKTUALITAS.ID – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, mendesak Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk menertibkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan tambang di Konawe Selatan (Konsel) yang diduga menyerobot lahan warga.
Desakan ini disampaikan dalam rapat kerja dengan Kementerian ATR/BPN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/04/2025).
Bahtra Banong mengungkapkan banyak laporan dari warga Konsel terkait perusahaan tambang, seperti PT MS, yang mengambil alih lahan masyarakat, termasuk lahan sekolah dan perumahan. “Ini meresahkan rakyat di Konawe Selatan,” tegasnya.
Ia meminta agar status Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan-perusahaan tersebut segera diperiksa dan ditertibkan jika tidak sah.
Lebih lanjut, Bahtra juga meminta Kanwil BPN Sulawesi Tenggara (Sultra) dan Kantah Provinsi Sultra untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap IUP perusahaan tambang di Sultra.
Ia menekankan perlunya solusi dari ATR/BPN terkait klaim perusahaan tambang yang hanya menghitung mineral di bawah tanah, mengabaikan lahan di atasnya. Ia berharap semua pihak dapat bersinergi untuk menyelesaikan masalah pertanahan di Sultra. (Mun/Ari Wibowo)
-
EKBIS29/10/2025 10:30 WIBKurs Rupiah Hari Ini 29 Oktober 2025 Tertekan, Dolar AS Menguat Jelang FOMC
-
FOTO29/10/2025 05:13 WIBFOTO: Aksi Peduli Biruni Foundation di Hari Sumpah Pemuda
-
NASIONAL29/10/2025 13:00 WIBProvinsi Dengan Pendaftar Terbanyak Akan Terima Kuota Haji Lebih Besar
-
OLAHRAGA28/10/2025 20:30 WIBPSSI Janji Umumkan Pelatih Baru Timnas Sebelum Maret 2026
-
POLITIK29/10/2025 12:00 WIBBawaslu Minta KPU dan Pemerintah Segera Atur Penggunaan AI di Pemilu
-
EKBIS29/10/2025 08:30 WIBUpdate Harga BBM Pertamina 29 Oktober 2025: Cek Daftar Lengkap Harga Terbaru di Seluruh Indonesia
-
OLAHRAGA28/10/2025 23:00 WIBMessi Masih Haus Gelar, Bidik Piala Dunia 2026 Bersama Argentina!
-
FOTO29/10/2025 09:25 WIBFOTO: Suasana Diskusi KPU Bahas Tantangan Digitalisasi Pemilu

















