SKB Cegah Radikalisme, Gerindra : Jadi Teringat Zaman Orde Baru

AKTUALITAS.ID – Partai Gerindra mengkritik penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh 10 menteri perihal pencegahan radikalisme di kalangan aparatur sipil negara (ASN). Gerindra khawatir SKB itu menjadi kemunduran demokrasi.

“Saya jadi teringat pegawai negeri zaman Orde Baru. Nanti jangan-jangan, nanti pemilu pun dilaksanakan di kantornya. Ini sesuatu yang harus kita waspadai, sebuah kemunduran dari rezim ini menuju ke rezim yang selama ini dengan katanya kita gulingkan,” ujar Ketua DPP Gerindra Sodik Mudjahid di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (25/11).

Sodik mengimbau semua pihak agar bereaksi. Menurutnya, reaksi publik diperlukan supaya SKB tersebut tidak menjadi pengekang kebebasan ASN dalam berpendapat.

Nah, karena itulah, teman-teman media, kami di DPR, dan semua elemen pendukung demokrasi, pendukung kebebasan berpendapat harus bereaksi untuk mengawal agar jangan SKB menteri itu menjadi pembatas segala-galanya, pembatas berpendapat, pembatas menentukan sikap,” jelasnya.

Sodik menilai pencegahan radikalisme tidak perlu sampai membuat SKB seperti yang belum lama ini ditandatangani. Anggota Komisi II DPR itu menyebut pencegahan radikalisme, salah satunya dengan penguatan intelijen.

“Saya kira harusnya tak usah dengan kelembagaan formal ini, cukup dengan penguatan intelijen, cukup dengan penguatan aparat keamanan,” jelasnya.

“Tapi intelijennya jangan seperti sekarang. Yang sekarang sekarang, ketika terjadi penusukan belum pencegahan, tidak pencegahan,” imbuh Sodik.