Wagub Rano: Pungli Rekrutmen PPSU dan PJLP Harus Diberantas!

AKTUALITAS.ID — Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, mengungkapkan masih adanya praktik pungutan liar (pungli) dalam proses rekrutmen petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP). Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak akan mentolerir tindakan tersebut dan akan segera mengambil langkah tegas.

“Ya, nggak bisa ditutupi memang ada (pungli). Dan kita sudah tegaskan, praktik seperti itu harus diberantas,” kata Rano di Balai Kota Jakarta, Rabu (16/7/2025).

Rano menyebut, isu pungli ini sebenarnya bukan hal baru dan pernah disorot sejak masa kampanye Pilkada DKI Jakarta bersama Gubernur Pramono Anung Wibowo. Keduanya saat itu sudah mengingatkan agar proses rekrutmen berlangsung transparan dan bersih dari praktik kotor.

“Dari awal kampanye, kita sudah wanti-wanti. Saya dengar ada PPSU yang diminta bayar puluhan juta untuk bisa diterima kerja. Bayangin saja, itu sudah keterlaluan. Harus langsung ditindak,” tegas Rano.

Sorotan juga datang dari legislatif. Dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, anggota dewan Ali Lubis mengangkat kasus dugaan pungli di wilayah Cipinang Muara, Jakarta Timur. Informasi tersebut ia peroleh saat reses dan berdialog langsung dengan masyarakat.

“Pak Wagub, saya terima laporan saat reses. Katanya, ada oknum di bawah yang meminta pungutan saat rekrutmen PJLP dan PPSU. Ini perbuatan zalim, sudah susah cari kerja, masih juga diperas dengan modus pungli,” kata Ali.

Ali pun mendesak Pemprov DKI untuk bertindak cepat melalui Inspektorat dan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lapangan guna memastikan tidak ada lagi praktik pemerasan terhadap warga miskin yang ingin bekerja.

“Kami minta oknum-oknum seperti ini ditindak. Jangan sampai masyarakat Jakarta dirugikan karena ulah segelintir orang,” ujarnya.

Pemprov DKI Jakarta berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, adil, dan berpihak pada rakyat kecil. Pungli dalam proses rekrutmen tenaga kerja akan menjadi fokus pengawasan ke depan. (ARI WIBOWO/DIN)