Militer Israel Diblokir Microsoft dari Beberapa Layanan Cloud dan AI

AKTUALITAS.ID – The Guardian melaporkan bahwa militer Israel telah memindahkan data hingga 8TB dari Azure, hanya beberapa hari setelah laporan awal muncul bulan lalu.

Militer Israel dilaporkan berencana mentransfer data tersebut ke Amazon Web Services. Namun belum ada tanggapan resmi dari Amazon terkait hal ini.

Microsoft secara resmi mengumumkan bahwa pihaknya memblokir akses militer Israel ke beberapa layanan cloud dan AI yang telah digunakan untuk mengawasi secara massal warga sipil Palestina.

Hal ini diumumkan oleh Wakil Ketua dan President Microsoft Brad Smith kepada karyawannya pada Kamis (25/9/2025) waktu setempat,  setelah beberapa media termasuk The Guardian melaporkan pada bulan lalu bahwa Israel menyimpan rekaman dan data warga Palestina di layanan Azure Microsoft yang totalnya hingga satu juta panggilan per jam.

“Sementara peninjauan kami masih berlangsung, kami telah menemukan bukti yang mendukung beberapa elemen laporan The Guardian,” ujar Smith dalam pengumumannya seperti dikutip dari The Verge, Kamis (25/9/2025) waktu setempat.

Koordinasi telah dilakukan Microsoft dengan Kementerian Pertahanan Israel bahwa beberapa layanan berlangganan IMOD telah dinonaktifkan oleh Microsoft termasuk di antaranya penggunaan penyimpanan cloud serta layanan terkait teknologi AI tertentu.

“Kami telah meninjau keputusan ini dengan IMOD dan langkah-langkah yang kami ambil untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan layanan kami, dengan fokus memastikan layanan kami tidak digunakan untuk pengawasan massal terhadap warga sipil,” kata Smith.

Pemblokiran ini berlaku untuk “seperangkat layanan” yang digunakan oleh sebuah unit di dalam IMOD, dan Smith menegaskan bahwa Microsoft “tidak menyediakan teknologi untuk memfasilitasi pengawasan massal terhadap warga sipil”.

Langkah ini tidak memengaruhi kontrak lain yang dipegang Microsoft dengan pemerintah Israel, dan Smith mencatat bahwa hal ini “tidak memengaruhi pekerjaan penting yang terus dilakukan Microsoft untuk melindungi keamanan siber Israel dan negara-negara lain di Timur Tengah, termasuk di bawah Perjanjian Abraham”.

Tinjauan Microsoft terhadap penggunaan cloud Azure dan teknologi AI-nya oleh militer Israel tidak hanya dipengaruhi pemberitaan media massa tapi juga karena adanya tekanan dari karyawan Microsoft saat ini dan sebelumnya.

Microsoft baru-baru ini memecat lima karyawan terkait protes atas kontrak dengan pemerintah Israel di kantor pusatnya.

Protes bulan lalu mencakup perkemahan dan sekelompok orang yang berhasil masuk ke gedung perusahaan dan melakukan siaran langsung di dalam kantor presiden Microsoft, Brad Smith.

Komunitas bernama No Azure for Apartheid telah mengambil tindakan publik terhadap Microsoft selama lebih dari setahun.

Kelompok ini juga menginterupsi para eksekutif Microsoft selama perayaan hari jadinya yang ke-50 dan beberapa kali selama konferensi pengembang Build.

“Berita hari ini merupakan kemenangan yang signifikan dan belum pernah terjadi sebelumnya bagi kampanye dan pengorganisasian kami,” ujar salah seorang Koordinator No Azure for Apartheid Hossam Nasr.

Menurutnya, ini adalah langkah pertama yang diambil perusahaan teknologi AS menghentikan penjualan layanan teknologi yang digunakan militer Israel untuk beroperasi.

Meski begitu, komunitas ini merasa langkah ini masih belum optimal karena layanan yang dihentikan baru sebagian kecil dan hanya berdampak untuk satu unit di militer Israel.

“Keputusan hari ini justru semakin memotivasi kami untuk melanjutkan aksi pengorganisasian hingga semua tuntutan kami terpenuhi, dan hingga Palestina merdeka,” kata Nasr.

(Yan Kusuma/goeh)