DPR Lemah, Pemerintah Prabowo-Gibran Melaju Tanpa Kontrol Politik

AKTUALITAS.ID – Satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai berjalan mulus tanpa hambatan signifikan. Namun, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menilai hal ini terjadi bukan karena kinerja pemerintah yang efisien, melainkan akibat lemahnya peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Menurut Lucius, parlemen telah kehilangan daya kritisnya untuk menyeimbangkan kekuasaan presiden. Relasi antara eksekutif dan legislatif kini dinilai didominasi oleh kepatuhan politik, bukan prinsip keseimbangan kekuasaan (checks and balances).

Akibatnya, fungsi legislasi dan pengawasan yang semestinya menjadi alat kontrol, kini berubah menjadi alat legitimasi bagi kebijakan pemerintah.

“Banyak persoalan yang muncul di pemerintahan ini, saya kira lebih banyak disebabkan oleh tumpulnya DPR kita. Sudah tumpul, dia kemudian mau saja diperalat,” kata Lucius dalam diskusi bertajuk “1 Tahun Prabowo-Gibran: Indonesia Emas Atau Cemas?” pada Minggu (19/10/2025).

Lucius mengamati bahwa sikap partai-partai politik di DPR cenderung hanya mengikuti arah pemerintah tanpa adanya perdebatan yang substansial.

Ia bahkan menyebut pemerintahan Prabowo tidak mengalami hambatan berarti karena parlemen sudah gagal total menjalankan perannya sebagai penyeimbang kekuasaan.

“Presiden merasa tidak punya hambatan apa pun untuk memastikan yang menjadi keinginannya itu terwujud,” ujar Lucius.

Ia menilai, DPR masa kini telah berubah menjadi pelengkap kekuasaan yang kehilangan independensinya.

Lebih lanjut, Lucius memperingatkan bahwa kondisi ini sangat berbahaya dan menciptakan ruang bagi potensi lahirnya pemerintahan yang semakin otoriter. Jika tren ini terus berlanjut, kata dia, maka proses politik di DPR akan kehilangan makna.

Lucius mengingatkan bahwa demokrasi hanya bisa hidup jika parlemen berfungsi sebagai pengawas, bukan sebagai “pelayan kekuasaan”.

Ia menegaskan, tanpa DPR yang kuat dan independen, negara akan kehilangan salah satu pilar utama demokrasi. “DPR yang mengabdi pada kekuasaan hanya akan melahirkan pemerintahan yang semena-mena,” pungkasnya. (Ari Wibowo/Mun)