Fakta Listrik Aceh Belum Pulih Total, Bahlil Minta Tak Salahkan

AKTUALITAS.ID – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan kepada Presiden bahwa 93 persen pasokan listrik di Aceh telah menyala pada Minggu (7/12/2025), mengutip laporan teknis dari PLN sebagai dasar pernyataannya. Bahlil menegaskan klaim itu disampaikan setelah menerima data dari PLN dan Pertamina dalam Rapat Terbatas, lalu dilaporkan ke tim bencana dan Presiden.

Bahlil menjelaskan bahwa laporan PLN menyebut rasio elektrifikasi akan mencapai 93 persen pada Minggu malam atau paling lambat Senin, sehingga ia menyampaikan informasi tersebut dalam rapat koordinasi penanganan bencana. “Atas dasar laporan karena mereka yang menguasai teknis… kemudian saya melaporkan kepada Bapak Presiden,” ujarnya, Rabu (10/12/2025) malam.

Namun, klaim tersebut bertentangan dengan kondisi di lapangan: sejumlah wilayah di Banda Aceh dan daerah terdampak masih mengalami pemadaman total hingga malam hari, sehingga pernyataan 93 persen dinilai tidak akurat oleh warga dan pengamat. Media dan publik menyoroti adanya kesenjangan antara data teknis yang dilaporkan dan realitas di lapangan, memicu permintaan klarifikasi dari PLN dan kementerian terkait.

Dalam dialog singkat saat peninjauan, Presiden Prabowo menanyakan kondisi kelistrikan, dan Bahlil menjawab bahwa “Seluruh Aceh, 93% malam ini semua Aceh nyala”, pernyataan yang kemudian menjadi sorotan ketika kenyataan menunjukkan masih banyak area gelap. Pernyataan ini memicu diskusi soal akurasi data dalam situasi darurat dan pentingnya verifikasi sebelum disampaikan ke publik dan pimpinan negara.

Untuk mengurangi kebingungan publik dan meningkatkan respons bencana, penting bagi instansi teknis seperti PLN untuk menyampaikan data yang terverifikasi dan terperinci, serta bagi pejabat publik untuk menegaskan sumber dan batas ketidakpastian saat melaporkan perkembangan pemulihan layanan publik. Langkah komunikasi yang lebih transparan dapat membantu mengurangi ketegangan dan menjaga kepercayaan masyarakat.

Kasus ini menyoroti kebutuhan verifikasi data teknis dalam situasi darurat dan pentingnya komunikasi yang hati‑hati dari pejabat publik agar informasi yang disampaikan mencerminkan kondisi nyata di lapangan. (Bowo/Mun)