PDIP: Krisis Kepercayaan Pasar Tak Bisa Diatasi dengan Menyalahkan Faktor Global

AKTUALITAS.ID – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, melontarkan kritik tajam kepada pemerintah di tengah tekanan yang melanda pasar keuangan nasional. Di saat nilai tukar rupiah menghadapi tekanan dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami volatilitas tinggi, pemerintah diminta lebih terbuka terhadap kritik dan masukan publik.

Menurut politisi PDIP tersebut, menyalahkan faktor eksternal seperti kebijakan bank sentral Amerika Serikat (The Fed) maupun konflik geopolitik di Timur Tengah bukanlah solusi yang bisa menyelesaikan persoalan ekonomi dalam negeri.

Said Abdullah menegaskan bahwa pemerintah perlu lebih fokus pada langkah konkret untuk mengatasi tekanan ekonomi yang sedang terjadi, dibanding terus menjadikan faktor global sebagai alasan utama.

“Kita tidak perlu menuding keluar, mengapa The Fed memilih kebijakan hawkish, dan Teluk terus bergejolak, karena itu di luar kendali kita. Justru yang harus kita persiapkan adalah bagaimana mengatasi dolar yang terus menguat, yield Surat Berharga Negara (SBN) yang mahal, serta IHSG yang merosot,” ujar Said dalam keterangannya, Rabu (10/6/2026).

Menurutnya, langkah pertama yang harus dilakukan pemerintah adalah membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan masukan dari berbagai kalangan.

Said mengungkapkan bahwa kepercayaan pasar hanya dapat dibangun apabila pemerintah mampu menunjukkan konsistensi kebijakan dan memberikan kepastian kepada dunia usaha maupun investor.

Ia mengingatkan agar pemerintah tidak tergesa-gesa mengumumkan kebijakan yang belum matang karena dapat memicu ketidakpastian di pasar.

“Pemerintah hendaknya tidak mengumumkan kebijakan yang masih prematur dan lebih mengedepankan dialog multi stakeholder yang produktif sebelum kebijakan diterapkan,” katanya.

Selain itu, Said juga menyoroti pentingnya menjaga kesehatan fiskal negara. Ia menyambut positif target defisit RAPBN 2027 yang dipatok pada kisaran 1,8 hingga 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Menurutnya, target tersebut dapat menjadi sinyal positif bagi pasar apabila pemerintah mampu menjaga realisasi defisit tetap terkendali dan menunjukkan tren perbaikan dari tahun ke tahun.

Di sisi lain, Said menilai sejumlah program strategis pemerintah seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) juga membutuhkan pembenahan tata kelola secara serius.

Pasar, kata dia, menaruh perhatian besar terhadap kapasitas pelaksanaan program, potensi konflik kepentingan, hingga efektivitas penyaluran manfaat kepada masyarakat.

Tak hanya pemerintah, Said juga menyoroti peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ia meminta regulator pasar modal tersebut segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola bursa.

Beberapa hal yang dinilai perlu dibenahi antara lain transparansi kepemilikan saham, peningkatan porsi free float di atas 15 persen, hingga evaluasi terhadap self-regulatory organization (SRO) di pasar modal Indonesia.

Said menegaskan bahwa pemulihan kepercayaan investor tidak cukup hanya dengan narasi optimistis, melainkan harus dibarengi reformasi kebijakan, tata kelola yang transparan, serta komunikasi yang mampu memberikan kepastian kepada pelaku pasar. (Bowo/Mun)