Sentil Partai Koalisi, PDIP: Tidak Nyaman Keluar, Jangan Cari Kambing Hitam

AKTUALITAS.ID – Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus menegaskan posisi politik partainya tetap berada di luar pemerintahan dan menjalankan fungsi pengawasan melalui parlemen. Pernyataan itu disampaikan sebagai respons atas sejumlah kritik dari partai koalisi yang mempertanyakan sikap politik PDIP pasca Pemilu 2024.

Menurutnya, posisi PDIP selama ini sudah jelas dan tidak memiliki ambiguitas. Partainya memilih tidak bergabung dalam kabinet, namun tetap menjalankan fungsi konstitusional sebagai bagian dari sistem demokrasi.

“PDIP sudah sangat jelas posisinya. Kami berada di luar pemerintahan dan menjalankan fungsi kontrol melalui parlemen. Tidak ada yang ambigu dalam sikap itu,” kata Deddy dalam keterangan tertulis, Minggu (21/6/2026).

Deddy menilai kritik yang terus diarahkan kepada PDIP justru menunjukkan adanya kegelisahan di kalangan partai pendukung pemerintah. Ia mempertanyakan alasan sejumlah partai koalisi terus menyoroti posisi politik partainya.

“Yang menjadi pertanyaan, mengapa mereka begitu sibuk mengurusi posisi PDIP? Apakah karena kurang percaya diri atau ada persoalan di internal koalisi yang kemudian mencari kambing hitam?” ujarnya.

Menurut Deddy, sistem politik Indonesia tidak mengenal konsep oposisi formal seperti di sejumlah negara lain. Karena itu, setiap partai memiliki hak menentukan posisi politiknya, baik berada di dalam pemerintahan maupun di luar kabinet.

Ia juga menyarankan partai yang merasa tidak nyaman dengan dinamika politik saat ini untuk mengambil sikap tegas daripada terus mempersoalkan keberadaan PDIP.

“Kalau ada yang tidak nyaman, silakan keluar dari pemerintahan. Jangan kemudian membuat isu yang tidak perlu dan menyeret PDIP,” katanya.

Deddy menegaskan fungsi DPR tidak semata mendukung kebijakan pemerintah. Lembaga legislatif juga memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap jalannya kekuasaan agar tetap sesuai dengan konstitusi.

Menurut dia, demokrasi membutuhkan mekanisme checks and balances sehingga pemerintah dapat menjalankan program secara efektif sekaligus tetap berada dalam koridor hukum dan kepentingan publik.

“Kalau seluruh fraksi hanya menyetujui semua kebijakan pemerintah tanpa kritik dan pengawasan, lalu apa fungsi DPR? Pengawasan adalah bagian dari amanat konstitusi,” ujar Deddy.

Ia meminta partai koalisi lebih fokus membantu pemerintah menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat, mulai dari ekonomi, ketenagakerjaan, pangan, hingga kesejahteraan sosial.

Deddy menegaskan PDIP akan tetap konsisten menjalankan peran sebagai penyeimbang yang konstruktif. Partai berlambang banteng itu, kata dia, akan mendukung kebijakan yang berpihak kepada rakyat dan memberikan kritik terhadap kebijakan yang dinilai perlu diperbaiki.

“PDIP ingin pemerintahan berhasil. Karena itu kami akan terus mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berjalan sesuai konstitusi dan kepentingan rakyat,” katanya. (Micko)