Aliran Rp9,5 Miliar ASN Kukar Lolos Lewat Celah Sistem Pencairan

AKTUALITAS.ID – Dugaan penyimpangan dalam pencairan honor aparatur sipil negara (ASN) di Kutai Kartanegara yang mencapai Rp9,5 miliar kini mulai mengarah pada potensi kelemahan sistem administrasi keuangan daerah.

Iindikasi perubahan data penerima dalam dokumen pencairan yang sebelumnya telah diverifikasi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebelum masuk ke perbankan.

Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri, mengatakan proses administrasi awal sempat dinyatakan bersih, namun terdapat perubahan pada tahap akhir pencairan.

“Secara administrasi awal sudah diverifikasi, tapi ada perubahan di lampiran saat proses pencairan,” ujarnya dalam keterangan yang diterima wartawan, Selasa (23/6/2026).

Temuan tersebut menjadi perhatian karena diduga membuka celah dalam sistem Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Inspektorat Daerah Kukar saat ini masih melakukan pemeriksaan mendalam untuk memastikan sumber perubahan data tersebut. Pelaksana Tugas Inspektur Daerah Kukar, Sunggono, menyebut pihaknya belum dapat menyimpulkan hasil audit.

“Kami masih melakukan pendalaman, perlu data dan fakta yang valid,” katanya.

Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara juga telah memantau perkembangan kasus ini, meski belum memasuki tahap penyidikan.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Kukar, Ali Mustofa, menegaskan pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan internal.

“Koordinasi dengan pimpinan masih dilakukan,” ucapnya.