Ranny Fahd: Tambahan Anggaran Jangan Hanya Belanja Rutin

AKTUALITAS.ID – Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Golkar, Ranny Fahd Arafiq, menyoroti redistribusi anggaran sekitar Rp88 miliar dari program Bangga Kencana ke program dukungan manajemen dalam rencana anggaran Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN 2027.

Di tengah kenaikan anggaran kementerian tersebut, Ranny meminta pemerintah membuka secara jelas alasan pergeseran anggaran serta memastikan tambahan dana tidak justru terserap untuk belanja rutin dan birokrasi.

Menurut Ranny, setiap perubahan struktur anggaran harus memiliki indikator yang jelas dan tidak boleh mengganggu target pembangunan keluarga, kependudukan, serta penguatan sumber daya manusia.

“Struktur belanja ini perlu dievaluasi agar program tidak tersandera oleh biaya rutin,” kata Ranny melalui keterangan yang diterima, Senin (7/9/2026).

Ranny sebelumnya menyampaikan apresiasi terhadap rencana kerja, pembangunan keluarga, kependudukan, hingga penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Kemendukbangga yang dinilainya telah disusun secara sistematis.

Namun, ia menegaskan kenaikan pagu anggaran Kemendukbangga pada 2027 harus diikuti dengan program yang lebih kuat dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Saya mendukung penuh komitmen percepatan program yang memiliki dampak strategis. Ini adalah investasi strategis pada ekonomi manusia, bukan sekadar belanja rutin,” tegasnya.

Ranny menilai kenaikan anggaran merupakan bentuk kepercayaan pemerintah terhadap pentingnya sektor kependudukan dan pembangunan keluarga dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

Karena itu, ia mengingatkan agar anggaran yang lebih besar tidak hanya memperbesar belanja internal, tetapi benar-benar diarahkan untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia.

Sorotan Ranny terhadap redistribusi sekitar Rp88 miliar dari program Bangga Kencana ke dukungan manajemen pun menjadi perhatian penting dalam pembahasan anggaran tersebut.

Ia meminta pemerintah menjelaskan indikator program dan dampak dari pengurangan anggaran agar tidak mengganggu pencapaian target pembangunan keluarga dan kependudukan.

Selain struktur anggaran, Ranny juga meminta Kemendukbangga memperkuat petunjuk teknis, kriteria kinerja, serta tata kelola alokasi anggaran.

Ia menekankan, keberhasilan penyerapan anggaran tidak boleh hanya berhenti pada kepatuhan administratif.

Lebih dari itu, setiap rupiah yang dibelanjakan harus menghasilkan dampak yang dapat dirasakan masyarakat.

Ranny turut menyoroti pentingnya sinkronisasi program lintas sektor, terutama yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan primer dan program Bangga Kencana.

Menurut dia, koordinasi tersebut perlu diformalkan melalui instrumen kerja sama yang jelas, termasuk pembagian peran, penggunaan data, dan tanggung jawab masing-masing pihak.

“Sinkronisasi lintas sektor sebaiknya diformalkan agar program dan layanan kesehatan primer serta Bangga Kencana dapat diikat dalam satu instrumen kerja sama yang mengunci peran data dan tanggung jawab masing-masing pihak,” jelasnya.

Selain itu, Ranny meminta perhatian serius terhadap sumber daya manusia di lapangan yang menjadi ujung tombak pelaksanaan program kependudukan dan keluarga berencana.

Ia menilai peningkatan kapasitas dan insentif bagi petugas lapangan menjadi faktor penting agar kenaikan anggaran benar-benar menghasilkan dampak.

“Tanpa penguatan insentif dan kapasitas mereka, anggaran sebesar apa pun mungkin akan berhenti di atas kertas saja,” ujarnya.

Ranny berharap pembahasan anggaran Kemendukbangga 2027 dapat segera dituntaskan agar program-program strategis dapat berjalan optimal.

Ia menegaskan keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga keberanian pemerintah dalam mengeksekusi program secara efektif dan mempertanggungjawabkan penggunaannya.

“Kami percaya bahwa anggaran ditentukan oleh keberanian mengeksekusi dan kejujuran dalam mempertanggungjawabkannya,” katanya.

Ranny berharap anggaran Kemendukbangga 2027 dapat menjadi instrumen nyata untuk membangun manusia Indonesia yang berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.

Komisi IX DPR RI, lanjut dia, akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar anggaran yang meningkat tidak sekadar menjadi angka dalam dokumen negara, tetapi benar-benar menghasilkan perubahan di tengah masyarakat. (Andrey/Mun)