PDIP Tantang Jokowi Soal Polemik Ijazah

AKTUALITAS.ID – Polemik mengenai ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali memanas setelah PDI Perjuangan merespons pernyataan Presiden ketujuh RI Joko Widodo yang menyebut isu tersebut sebagai bagian dari operasi politik.

Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun, menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya operasi politik sebagaimana yang dituduhkan Jokowi. Menurutnya, persoalan ijazah, baik yang menyangkut Jokowi maupun Gibran, merupakan isu hukum dan konstitusi yang seharusnya diselesaikan secara terbuka serta sesuai mekanisme yang berlaku.

“Tidak ada urusan operasi politik. Barang ini sederhana, kalau dari awal Pak Jokowi kasih lihat ijazah sudah tidak ada orang ribut-ribut. Teman-teman di sebelah itu mempersoalkan itu dalam perspektif negara hukum, ya buktikan saja di pengadilan,” ujar Komarudin usai kegiatan pendidikan kader muda PDIP di Sekolah Partai, Rabu (21/10/2026).

Komarudin menilai persoalan tersebut seharusnya tidak dibawa ke ranah tudingan politik semata. Menurut dia, substansi utama yang perlu dijawab adalah aspek legalitas dan kepatuhan terhadap konstitusi.

Politikus yang juga anggota Komisi II DPR RI itu mengaku sejak awal menjadi salah satu pihak yang mendorong agar DPR menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat kelulusan sekolah menengah yang sempat menjadi sorotan dalam polemik Gibran.

Namun, ia mengaku heran karena pandangannya saat itu justru menuai kritik dari berbagai pihak di parlemen. Padahal, menurutnya, fungsi pengawasan yang melekat pada DPR mengharuskan wakil rakyat mempertanyakan setiap persoalan yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan negara.

“Dalam konteks pengawasan, saya waktu itu ngomong masa pejabat tinggi negara melanggar aturan tidak ada sanksi etik dan moral?” kata Komarudin.

Ia menegaskan bahwa isu ijazah tidak boleh dipersempit menjadi urusan pribadi atau konflik politik antar kelompok. Menurutnya, persoalan tersebut harus ditempatkan dalam perspektif penegakan hukum dan konstitusi.

“Lalu sekarang pertanyaan, ketika konstitusi dilanggar, masa semua diam saja? Itu hal mendasar. Jadi kita hilangkan dulu pikiran ‘Oh ini gerakan politik’. Ya negara itu politik, kok,” ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi menilai polemik yang berkaitan dengan ijazah putranya sengaja diangkat kembali sebagai bagian dari operasi politik yang ditunggangi pihak-pihak tertentu.

Mantan Presiden RI itu menyebut isu tersebut terus dimunculkan untuk merusak reputasi politik dirinya maupun Gibran yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden.

“Kan sudah saya sampaikan sejak awal ini ada operasi politik kemudian ada penumpang gelap yang menunggangi lagi, jadi ramai lagi,” kata Jokowi saat ditemui di kediamannya di Sumber, Solo, Jawa Tengah.

Pernyataan Jokowi itu kini memunculkan respons balik dari PDIP dan berpotensi memperpanjang perdebatan politik yang berkembang di ruang publik. Di satu sisi, narasi operasi politik terus disuarakan, sementara di sisi lain muncul tuntutan agar polemik tersebut diselesaikan melalui jalur hukum dan pembuktian yang transparan.

Dengan saling berbalas pernyataan antara sejumlah tokoh politik nasional, isu ijazah Gibran diperkirakan masih akan menjadi salah satu topik hangat yang menyita perhatian publik dalam waktu dekat. (Bowo/Mun)