Eks Komisioner: Tolak Wacana Tambah Anggota KPU

AKTUALITAS.ID – Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-73 Komisi Pemilihan Umum (KPU) berubah menjadi panggung kritik dan refleksi tajam terhadap masa depan penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Sejumlah mantan komisioner KPU melontarkan usulan kontroversial, mulai dari perubahan sistem seleksi komisioner hingga kritik terhadap menurunnya independensi lembaga tersebut.

Dalam talkshow refleksi demokrasi yang digelar di kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Sabtu (7/11/2026), mantan Komisioner KPU periode 2007-2012, I Gusti Putu Artha, mengusulkan agar proses pemilihan komisioner KPU tidak lagi melalui mekanisme fit and proper test di DPR.

Menurut Putu, sudah saatnya sistem rekrutmen penyelenggara pemilu dirumuskan ulang demi menjaga independensi lembaga.

“Kalau itu belum bisa dilaksanakan, setidak-tidaknya KPU bergerilya dalam penyusunan undang-undang baru, bisa tidak komisioner dipilih tanpa melalui fit and proper test DPR RI. Langsung Presiden melalui panitia seleksi,” ujarnya.

Dalam skema yang diusulkannya, Presiden cukup membentuk panitia seleksi beranggotakan unsur eksekutif dan legislatif, kemudian hasil seleksi langsung ditetapkan tanpa proses politik tambahan di parlemen.

Usulan tersebut langsung menjadi sorotan karena menyentuh salah satu aspek paling strategis dalam tata kelola pemilu nasional.

Tak hanya itu, Putu juga secara terbuka mengaku prihatin terhadap kondisi independensi KPU saat ini. Ia menilai ada indikasi penurunan kualitas independensi dibandingkan periode-periode sebelumnya.

“Saya risau. Kalau bicara independensi KPU dari masa ke masa, sekarang kita mengalami degradasi,” katanya.

Sementara itu, mantan Komisioner KPU periode 2012-2017 Hadar Nafis Gumay mendorong KPU lebih agresif mengawal pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu yang hingga kini belum juga tuntas.

Hadar menyoroti munculnya sejumlah gagasan yang dianggap tidak menjawab persoalan utama penyelenggaraan pemilu, termasuk usulan penambahan jumlah anggota KPU.

Menurutnya, fokus reformasi seharusnya diarahkan pada penciptaan sistem pemilu yang lebih sederhana, efektif, dan hemat biaya, bukan memperbesar struktur lembaga.

“Kita perlu menghadirkan ide bagaimana membuat pemilu lebih efisien, lebih mudah, dan lebih murah. Jangan justru menambah anggota KPU,” tegasnya.

Ia menilai yang lebih dibutuhkan saat ini adalah penguatan sumber daya sekretariat, peningkatan kapasitas teknis, serta perbaikan sistem pendukung penyelenggaraan pemilu.

Berbekal pengalaman panjang mengelola berbagai pemilu nasional, para mantan komisioner menilai KPU memiliki bekal kuat untuk memberikan masukan strategis kepada pembentuk undang-undang.

Munculnya kritik dan usulan besar di momentum HUT ke-73 KPU menunjukkan bahwa perdebatan soal masa depan lembaga penyelenggara pemilu masih jauh dari selesai. Di tengah pembahasan RUU Pemilu yang terus bergulir, isu independensi, efektivitas kelembagaan, hingga mekanisme rekrutmen komisioner berpotensi menjadi salah satu pertarungan politik paling penting menjelang pemilu berikutnya. (Bowo/Mun)