Pimpinan DPR Tunggu Gerakan Fraksi soal HMP Gibran

AKTUALITAS.ID – Pimpinan DPR RI hingga kini masih menunggu masuknya usulan resmi Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Meski polemik terus bergulir dan desakan dari berbagai pihak kian menguat, DPR menegaskan belum menerima pengajuan resmi dari anggota dewan.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengungkapkan bahwa pimpinan parlemen masih memberikan waktu untuk melihat apakah dalam satu hingga dua hari ke depan akan ada anggota DPR yang menyerahkan usulan HMP secara formal.

“Kita lihat 1-2 hari ke depan dari para anggota apakah sudah mau mengirimkan atau tidak ke pimpinan terkait usulannya,” kata Saan kepada wartawan, Rabu (11/11/2026).

Pernyataan tersebut menandai bahwa proses politik di parlemen masih berada pada tahap awal. Hingga saat ini, belum ada dokumen resmi yang masuk ke meja pimpinan DPR untuk memulai tahapan pembahasan hak menyatakan pendapat.

Saan menjelaskan, apabila usulan HMP benar-benar diajukan, pimpinan DPR akan lebih dahulu melakukan pemeriksaan administratif dan substansial. Pengecekan mencakup argumentasi hukum, jumlah pengusul minimal 25 anggota DPR, hingga keterwakilan lintas fraksi yang menjadi syarat dalam mekanisme parlemen.

Setelah itu, usulan akan dibawa dalam Rapat Pimpinan (Rapim) sebelum dibahas lebih lanjut dalam Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI.

“Sebaran fraksinya seperti apa? Itu semua akan kita kaji oleh pimpinan dan ketika itu memenuhi semua, hasil kajiannya nanti kita akan bawa ke Rapim dan tentu diteruskan ke Bamus,” ujar Saan.

Menurutnya, keputusan akhir mengenai apakah usulan tersebut akan masuk agenda resmi DPR sepenuhnya bergantung pada hasil pembahasan di tingkat pimpinan dan Bamus.

Di tengah berkembangnya isu pemakzulan, Saan menilai langkah hukum yang sedang ditempuh Gibran melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak akan mengganggu proses politik di parlemen apabila HMP benar-benar diajukan.

Ia menyebut gugatan tersebut merupakan hak hukum setiap warga negara untuk mencari kejelasan dan melakukan pembelaan atas hal yang dianggap merugikan dirinya.

“Hanya ingin menguji saja soal keabsahannya. Ketika seseorang dinyatakan ijazahnya tidak sesuai, pasti ingin melakukan upaya, mencari pembelaan. Itu hal yang wajar saja, hal yang biasa saja,” katanya.

Dengan belum masuknya usulan resmi HMP, bola panas kini berada di tangan para anggota DPR dan fraksi-fraksi politik. Jika syarat dukungan terpenuhi dan usulan diajukan secara formal, proses politik terkait posisi Wakil Presiden berpotensi memasuki babak baru yang lebih menentukan di parlemen.

Sorotan publik kini tertuju pada langkah fraksi-fraksi DPR dalam beberapa hari ke depan, apakah wacana HMP akan benar-benar berlanjut menjadi proses konstitusional atau berhenti sebatas perdebatan politik di ruang publik. (Firman/Mun)