Soal Pelarangan Umrah, Komisi VIII DPR Minta Pemerintah Lobi Saudi

AKTUALITAS.ID – Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto meminta pemerintah untuk melobi pemerintah Arab Saudi terkait pelarangan umrah terhadap jamaah asal Indonesia. Namun Yandri menyebut keputusan tetap ada di otoritas Arab Saudi.

“Kalau masalah haji dan umrah itu menunggu kebijakan dari Pemerintah Saudi. Indonesia hanya sekadar bisa melobi. Kalau Pemerintah Saudi menyatakan bahwa umrah sampai kapan belum bisa dibuka, Indonesia tidak bisa berbuat apa-apa,” ujar Yandri di Kementerian Agama, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (2/3/2020).

Selain itu, Yandri juga meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk membuat zona sebaran wilayah virus corona. “Kalau corona tidak diantisipasi dengan baik maka khawatir kita pengaruhnya ke mana-mana, khususnya ekonomi dan kehidupan sosial lain,” kata Yandri.

Yandri mengatakan, virus corona yang kini menjadi isu internasional diharapkan tidak mengganggu sektor perekonomian. Terlebih, banyak kegiatan ekonomi terjadi pada perjalanan ibadah umrah.

“Karena itu, haji sudah di depan mata, tidak lama lagi tahapan-tahapan mulai. Umrah juga sebulan hampir 120 ribu (orang). Oleh karena itu kita minta pemerintah mengantisipasi corona ini secara menyeluruh,” ucap Yandri.

Menurut Yandri zona sebaran wilayah yang terkena virus corona itu diperlukan. Tujuannya, agar mengetahui wilayah mana saja yang masih steril dan tidak.

“Membuat zona atau inventaris masalah secara cermat dan dini, tidak menggampangkan masalah. Selama ini Menko Polhukam menyebut tidak ada satupun terjangkit corona. Ternyata ada, termasuk yang diobservasi di Pulau Seribu kemarin harus hati-hati,” terangnya.