Tangani Pandemi Corona, Pemerintah Klaim Utamakan Kesehatan dari Ekonomi

AKTUALITAS.ID – Kepala Staf Presiden Moeldoko mengklaim pemerintah memprioritaskan aspek kesehatan ketimbang ekonomi dalam menangani pandemi virus corona (Covid-19) beserta dampaknya. Dia membantah anggapan pemerintah tak mengutamakan kesehatan masyarakat.

Moeldoko menekankan bahwa pemerintah berupaya semaksimal mungkin agar masyarakat tidak banyak menderita akibat pandemi Covid-19, apalagi sampai meninggal dunia.

“Ada empat hal yang ditangani pemerintah, yakni kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan. Tapi yang menjadi prioritas utama adalah sisi kesehatan, tidak benar kalau pemerintah hanya menjalankan aspek ekonomi,” ujar Moeldoko dalam webinar ‘Sinergi Gerak Masyarakat Menghadapi Dampak Adaptasi Kebiasaan Baru’, Selasa (23/6/2020).

Meski demikian, Moeldoko mengamini bahwa aspek lainnya juga harus tetap berjalan beriringan. Hal ini dilakukan dengan pemberian bantuan sosial bagi warga terdampak Covid-19 hingga insentif stimulus bagi penguasaha di level UMKM dan korporasi.

“Pemerintah ingin para pengusaha, baik pekerja UMKM maupun level korporasi bisa melanjutkan kegiatan usaha tanpa PHK sehingga tidak menambah pengangguran,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Moeldoko juga menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo dalam menghadapi tatanan kehidupan baru atau new normal selama pandemi Covid-19. Arahan itu yakni berupa sosialisasi protokol kesehatan dengan mengenakan masker, cuci tangan, menjaga jarak, dan tidak berada di dalam kerumunan.

Kemudian penentuan waktu dalam menetapkan kebijakan dengan data yang akurat meliputi kondisi epidemiologi, perkembangan penyakit, dan sarana kesehatan.

“Maksudnya daerah yang akan melakukan pelonggaran, menuju new normal, supaya betul-betul memperhatikan masalah waktu dengan baik. Tidak grasa grusu tapi juga harus didukung data yang akurat,” jelasnya.

Selanjutnya adalah prioritas sektor yang akan dibuka dengan meningkatkan konsolidasi pusat dan daerah. Hal itu juga harus dilakukan dengan evaluasi kebijakan secara rutin.

“Penentuan daerah new normal itu harus terkoordinasi dengan baik, sehingga apa yang diputuskan bersama tidak menimbulkan kontradiksi di lapangan,” tutur Moeldoko.