Polisi Thailand Ingin Tutup Facebook Pro Demokrasi

Polisi Thailand dilaporkan ingin menutup laman Facebook yang digunakan oleh pengunjuk rasa pro demokrasi menyebarkan informasi. Polisi juga dilaporkan hendak menutup empat media massa di sana.

Melansir Bangkok Post, Senin (19/10) alasan polisi melakukan hal itu karena informasi dalam media-media tersebut dianggap sebagai ancaman bagi keamanan nasional.

Kepala Polisi Nasional Suwat Jangyodsuk pada hari Jumat menandatangani perintah di bawah keputusan dekrit darurat terkait penutupan itu.

Perintah tersebut meminta Komisi Penyiaran dan Telekomunikasi Nasional dan Kementerian Ekonomi dan Masyarakat Digital untuk melarang Voice TV, situs Prachathai.com, The Reporters dan The Standard, serta Free Youth (laman Facebook yang dikelola pengunjuk rasa).

The Reporters berbasis di Facebook, sementara The Standart merupakan media berbasis web, tetapi memiliki halaman Facebook. Begitu juga Voice TV.

Keputusan darurat yang diberlakukan sejak Kamis, mengizinkan pihak berwenang melarang media dan informasi lain yang dianggap mengancam keamanan nasional.

Langkah itu dilakukan ketika aksi unjuk rasa melawan pemerintah telah menyebar ke seluruh negeri, terutama setelah para pemimpin unjuk rasa ditangkap polisi di persimpangan Pathumwan pada hari Jumat lalu.
Lihat juga: Digoyang Aksi Demo, PM Thailand Menolak Mengundurkan Diri

Atas pembungkaman ini, Freen Youth dan sekutunya Front Bersatu untuk Thammasat dan Demonstrasi, telah meminta pengikut mereka pada hari Minggu untuk beralih dari halaman Facebook ke Telegram.

Pendiri The Reporters, berkata melalui akun Facebooknya bahwa kantor berita itu akan tetap berjalan meski ada ancaman penutupan.

Berbagai kalangan telah angkat suara soal protes yang terjadi di Thailand, salah satunya mantan Menteri Keuangan, Thirachai Phuvanatnaranubala.

Ia mengecam langkah polisi di akun Facebook-nya, dengan mengatakan negara itu bergerak mundur ke “kediktatoran penuh”. Ia pun bertanya-tanya apakah akun Facebook pribadi lain akan menjadi target berikutnya.

Demonstrasi besar-besaran telah terjadi di Thailand sejak beberapa bulan lalu. Para pengunjuk rasa menuduh Perdana Menteri Prayuth, membuat kekuasaan yang tidak adil karena undang-undang telah diubah untuk mendukung partai pro-militer.