Berita
Selama Pandemi, Disnakertrans Jabar Catat Hampir 20 Ribu Karyawan Perusahaan di-PHK
AKTUALITAS.ID – Hampir 20 ribu karyawan menerima pemutusan hubungan kerja (PHK) dari perusahaan yang kinerja bisnisnya terganggu akibat pandemi Covid-19. Mayoritas yang terdampak adalah karyawan yang bekerja di perusahaan sektor tekstil dan manufaktur. Data Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat, sejak pandemi Covid-19 terjadi dari Februari hingga 20 Oktober 2020, ada sekira 1.983 perusahaan […]
AKTUALITAS.ID – Hampir 20 ribu karyawan menerima pemutusan hubungan kerja (PHK) dari perusahaan yang kinerja bisnisnya terganggu akibat pandemi Covid-19. Mayoritas yang terdampak adalah karyawan yang bekerja di perusahaan sektor tekstil dan manufaktur.
Data Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat, sejak pandemi Covid-19 terjadi dari Februari hingga 20 Oktober 2020, ada sekira 1.983 perusahaan dengan total pekerja 111.985 pekerja yang terdampak. Jumlah itu kemungkinan lebih banyak karena belum semua perusahaan yang melaporkan kondisinya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Kepala Disnakertrans Jawa Barat, Taufik Garsadi menyebut, sejauh ini ada sekira 19.089 pekerja yang mendapat keputusan PHK dari 460 perusahaan. Sedangkan yang dirumahkan angkanya mencapai 80.138 pekerja dari 983 perusahaan.
Disnaker di 27 kabupaten/kota masih melakukan pendataan dan mengkonfimasi bersamaan dengan BPJS Ketenagakerjaan. “Total yang terkena PHK dan dirumahkan ada 99.227 orang,” ujar dia, Selasa (3/11).
Perusahaan yang mendominasi yang melakukan PHK adalah yang bergerak di sektor tekstil dengan 54,15 persen. Di bawahnya adalah perusahaan yang bergerak di sektor manufaktur 23,80 persen.
Ia menjelaskan, hal ini menjadi salah satu alasan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil tidak dinaikannya Upah Minimum Provinsi (UMP). Tujuannya, agar tidak ada lagi karyawan yang mendapat PHK dari perusahaan karena kinerja perusahaan yang terganggu karena pandemi Covid-19.
Ridwan Kamil sebelumnya mengatakan, 60 persen industri manufaktur yang ada di Indonesia berada di Jawa Barat. Di sisi lain, sektor itu pula yang paling terdampak kinerja bisnisnya karena pandemi.
“Itulah mengapa UMP Jabar tidak dinaikan, mengikuti surat edara dari Kementerian Tenaga Kerja. Jangan dibandingkan dengan provinsi lain yang idndustrinya sedikit. Jadi kalau upahnya (UMP) dinaikan, kami khawatir ada PHK lagi, yang dirugikan buruh lagi,” kata dia beberapa waktu lalu.
-
DUNIA22/03/2026 15:00 WIBHouthi Siap Tutup Selat Bab al-Mandab
-
JABODETABEK22/03/2026 18:00 WIBDapat Air Kiriman dari Depok, 10 RW di Ciracas Terendam Banjir
-
OLAHRAGA22/03/2026 19:00 WIBMoto3 Brazil 2026, Veda Ega Pratama Start dari Posisi Keempat
-
RAGAM22/03/2026 20:00 WIBKekompakan Foto Lebaran Bersama Anak Desta dan Natasha Rizky
-
EKBIS22/03/2026 21:00 WIBJaga Stok Lebaran, Pertamina Patra Niaga Tambah 23 Juta Tabung LPG 3 Kg
-
POLITIK22/03/2026 14:00 WIBUsai Megawati, Prabowo Dijadwalkan Bertemu Jokowi dan SBY di Istana
-
PAPUA TENGAH22/03/2026 16:00 WIBTabrak Tembok Pagar Gang Singaraja Timika, Seorang Pengendara Motor Meregang Nyawa
-
NUSANTARA22/03/2026 22:00 WIBBerburu Batik di Pekalongan Untuk Oleh-oleh Mudik

















