Berita
Soal Rasial ke Pigai, KSP Minta Polisi Proses Hukum Ambroncius
AKTUALITAS.ID – Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani meminta polisi menindak kader Partai Hanura Ambroncius Nababan yang diduga melakukan aksi rasisme terhadap Natalius Pigai. Jaleswari menegaskan konstitusi Indonesia menjamin kebhinekaan dalam berbagai instrumen hukum, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Sementara aksi Ambroncius itu tidak mencerminkan kebhinekaan. “Atas dasar tersebut, Polri […]
AKTUALITAS.ID – Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani meminta polisi menindak kader Partai Hanura Ambroncius Nababan yang diduga melakukan aksi rasisme terhadap Natalius Pigai.
Jaleswari menegaskan konstitusi Indonesia menjamin kebhinekaan dalam berbagai instrumen hukum, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Sementara aksi Ambroncius itu tidak mencerminkan kebhinekaan.
“Atas dasar tersebut, Polri sebagai aparat penegak hukum jangan ragu untuk melakukan penegakan hukum terhadap kasus ini secara cepat dan tegas,” kata Jaleswari, lewat keterangan tertulis, Senin (25/1/2021).
Jaleswari menyatakan aksi Ambroncius itu merupakan bentuk diskriminasi. Menurutnya, berdasarkan aturan yang ada, aksi tersebut dapat diproses secara hukum.
Ia mengklaim pemerintah tak akan pandang bulu terhadap berbagai bentuk tindakan diskriminatif. Menurutnya, tak ada toleransi dan impunitas bagi pelaku diskriminasi.
“Ini peringatan keras bagi perseorangan ataupun kelompok untuk tidak bermain api dengan SARA, karena pemerintah tanpa ragu akan menindak keras dan tegas segala bentuk tindakan yang dapat mengancam persatuan negara dan bangsa,” ujar Jaleswari.
Sebelumnya, politikus Partai Hanura Ambroncius menggunggah konten rasisme lewat akun Facebook pribadinya. Ia menyandingkan mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai dengan foto gorila.
Belakangan diketahui Ambronciuas adalah pendukung Jokowi. Ia menjabat ketua umum Relawan Pro Jokowi-Amin (Projamin).
-
POLITIK23/04/2026 06:00 WIBSahroni Tegaskan Masa Jabatan Ketum Parpol Bukan Urusan KPK
-
PAPUA TENGAH23/04/2026 00:01 WIBMenembus Ombak demi Wajah Baru Keakwa
-
OTOTEK22/04/2026 21:00 WIBIoniq 3 Untuk Pasar Eropa Mulai Diperkenalkan Hyundai
-
POLITIK23/04/2026 07:00 WIBGolkar Dorong Parliamentary Threshold 5 Persen di RUU Pemilu!
-
POLITIK22/04/2026 21:30 WIBRUU Pemilu Ditargetkan Rampung 2,5 Tahun Pemerintahan Prabowo
-
DUNIA22/04/2026 23:30 WIBTerkait Selat Hormuz, Uni Eropa Perluas Sanksi Terhadap Iran
-
NUSANTARA23/04/2026 06:30 WIBPolisi Bongkar Peredaran Narkoba di Kawasan Ibu Kota Baru
-
OASE23/04/2026 05:00 WIBNubuat Rasulullah: Perang Besar Akhir Zaman Sudah Dekat?

















