POLITIK
PKS dan Golkar Sepakat Politik Identitas Ditinggalkan
AKTUALITAS.ID – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bertamu ke Partai Golkar dalam rangka safari politik di bulan Ramadan. Dalam kesempatan ini, PKS dan Golkar membahas masalah politik identitas. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menuturkan, bersama PKS sepakat politik identitas ditinggalkan. Ke depan sebaiknya mendahulukan politik kebangsaan yang lebih kondusif. “Selanjutnya juga dibahas tentang politik kebangsaan […]
AKTUALITAS.ID – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bertamu ke Partai Golkar dalam rangka safari politik di bulan Ramadan. Dalam kesempatan ini, PKS dan Golkar membahas masalah politik identitas.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menuturkan, bersama PKS sepakat politik identitas ditinggalkan. Ke depan sebaiknya mendahulukan politik kebangsaan yang lebih kondusif.
“Selanjutnya juga dibahas tentang politik kebangsaan di mana ke depan kita akan mendahulukan politik kebangsaan dan juga diharapkan politik identitas itu akan ditinggalkan sehingga kita akan membangun kebhinekaan dan juga NKRI dan politik yang lebih kondusif, agar kita bisa sama-sama menyejahterakan masyarakat,” ujar Airlangga usai pertemuan dengan PKS di kantor DPP Golkar, Jakarta, Kamis (29/4/2021).
Sementara itu, Airlangga menghargai posisi politik PKS di luar pemerintahan. Ia menyebut, kedua pihak saling menghargai perbedaan dan mengutamakan persamaan.
“Selanjutnya terkait dengan posisi posisi per hari ini kami saling menghargai Partai Golkar di pemerintahan, Partai Keadilan Sejahtera itu berada di luar pemerintah, sehingga kita ke depannya adalah menghargai perbedaan namun mengutamakan persamaan sehingga ini yang menjadi basis partai-partai politik ke depan demikian,” ujarnya.
Sementara itu Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyinggung index demokrasi Indonesia dalam Economist Intelligence Unit yang buruk. Dia berharap dengan ada silahturahmi politik ini, demokrasi di Indonesia akan terus ditingkatkan.
“Sehingga ini akan meningkat dari pada kondisi yang hari ini di mana dikatakan oleh Economist Intelligence Unit sebagai apa nama demokrasi yang cacat mudah-mudahan ke depannya akan terus ditingkatkan dan tentu itu perlu ada peran dan kebersamaan dari seluruh partai partai negeri kita tercinta,” kata Syaikhu.
-
FOTO10/04/2026 16:47 WIBFOTO: Barbuk 99 Liter Miras Diamankan Petugas di Pelabuhan Pomako Papua
-
FOTO10/04/2026 17:30 WIBFOTO: PBNU Tanggapi Perkembangan Perang Timur Tengah
-
FOTO10/04/2026 18:35 WIBFOTO: Momen Pesawat Kepresidenan Dikawal Empat F-16 dan Dua T50 Golden Eagle
-
NUSANTARA10/04/2026 17:30 WIBSopir Muda Jadi Korban Tewas dalam Kecelakaan Truk Batu Bara
-
NUSANTARA10/04/2026 18:30 WIBOperasi Gabungan Ungkap Penyelundupan Sabu 4 Kg di Bandara
-
NASIONAL10/04/2026 18:00 WIBKejagung Tetap Gunakan BPKP untuk Audit Kerugian Negara Meski Ada Putusan MK
-
NASIONAL10/04/2026 20:30 WIBDPRK Mimika Dorong Pengelolaan Profesional Air Bersih
-
POLITIK10/04/2026 20:00 WIBIsu Pemakzulan Presiden Prabowo Dinilai Tak Realistis

















