POLITIK
PKS dan Golkar Sepakat Politik Identitas Ditinggalkan
AKTUALITAS.ID – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bertamu ke Partai Golkar dalam rangka safari politik di bulan Ramadan. Dalam kesempatan ini, PKS dan Golkar membahas masalah politik identitas. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menuturkan, bersama PKS sepakat politik identitas ditinggalkan. Ke depan sebaiknya mendahulukan politik kebangsaan yang lebih kondusif. “Selanjutnya juga dibahas tentang politik kebangsaan […]
AKTUALITAS.ID – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bertamu ke Partai Golkar dalam rangka safari politik di bulan Ramadan. Dalam kesempatan ini, PKS dan Golkar membahas masalah politik identitas.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menuturkan, bersama PKS sepakat politik identitas ditinggalkan. Ke depan sebaiknya mendahulukan politik kebangsaan yang lebih kondusif.
“Selanjutnya juga dibahas tentang politik kebangsaan di mana ke depan kita akan mendahulukan politik kebangsaan dan juga diharapkan politik identitas itu akan ditinggalkan sehingga kita akan membangun kebhinekaan dan juga NKRI dan politik yang lebih kondusif, agar kita bisa sama-sama menyejahterakan masyarakat,” ujar Airlangga usai pertemuan dengan PKS di kantor DPP Golkar, Jakarta, Kamis (29/4/2021).
Sementara itu, Airlangga menghargai posisi politik PKS di luar pemerintahan. Ia menyebut, kedua pihak saling menghargai perbedaan dan mengutamakan persamaan.
“Selanjutnya terkait dengan posisi posisi per hari ini kami saling menghargai Partai Golkar di pemerintahan, Partai Keadilan Sejahtera itu berada di luar pemerintah, sehingga kita ke depannya adalah menghargai perbedaan namun mengutamakan persamaan sehingga ini yang menjadi basis partai-partai politik ke depan demikian,” ujarnya.
Sementara itu Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyinggung index demokrasi Indonesia dalam Economist Intelligence Unit yang buruk. Dia berharap dengan ada silahturahmi politik ini, demokrasi di Indonesia akan terus ditingkatkan.
“Sehingga ini akan meningkat dari pada kondisi yang hari ini di mana dikatakan oleh Economist Intelligence Unit sebagai apa nama demokrasi yang cacat mudah-mudahan ke depannya akan terus ditingkatkan dan tentu itu perlu ada peran dan kebersamaan dari seluruh partai partai negeri kita tercinta,” kata Syaikhu.
-
POLITIK03/06/2026 09:00 WIBPKS: Presidential Threshold Terancam Hilang di UU Pemilu Baru
-
NASIONAL03/06/2026 10:45 WIBPejabat Imigrasi Jakarta Barat Terjaring OTT KPK
-
NASIONAL03/06/2026 15:00 WIBDicopot dari Kepala BGN, Ini Rincian Harta Kekayaan Dadan Hindayana
-
EKBIS03/06/2026 11:30 WIB13 Golongan Tarif Listrik Aman Juni 2026
-
NASIONAL03/06/2026 13:30 WIBIni Alasan Dadan Hindayana Dicopot dari Kepala BGN
-
EKBIS03/06/2026 09:30 WIBIHSG Terjun Bebas ke 6.096
-
EKBIS03/06/2026 10:15 WIBRupiah Tumbang Lagi
-
DUNIA03/06/2026 12:00 WIBPenembakan Massal di Iowa Tewaskan 6 Orang

















