Tembus 3 Juta, DPR: Pemerintah Harus Kendalikan COVID-19

AKTUALITAS.ID – Pada Pada 23 Juli 2021, dilansir dari data Kemenkes menyebut kasus konfirmasi positif mencapai 3.082.410 dengan positif rate 24,25 persen. Terkait hal tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati prihatin dengan penambahan kasus hingga tiga juta di Indonesia. Apalagi eskalasi penambahan satu juta ketiga dicapai hanya dalam waktu satu bulan.

Ia mengatakan dampak varian delta yang tidak diantisipasi dengan baik oleh pemerintah, sementara rakyat juga sudah lelah jalani prokes serta berbagai disinformasi seputar covid juga semakin banyak yang juga memengaruhi masyarakat untuk ikut anjuran pemerintah untuk prokes.

“Kita amat prihatin terutama dengan eskalasi cepat varian delta ini yang menyebabkan RS kewalahan. Di beberapa kabupaten/kota bahkan angka BOR mencapai 100 persen. Kita juga mencatat beberapa rekor kematian tertinggi di dunia dengan banyak kasus kematian saat Isoman yang belum pernah kita alami sebelumnya,” terang Mufida dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (24/7/2021).

Mufida berharap eskalasi yang cepat ini harus dikendalikan segera dengan meningkatkan testing dan tracing agar upaya pencegahan bisa lebih dilakukan secara dini. Jangan kurangi testing hanya untuk terlihat kasus harian menurun.

“Pemerintah harus buat kebijakan dan lakukan langkah-langkah yang efektif dan terukur dalam mengendalikan penularan. Jangan lagi banyak simbolik yang hanya buang waktu dan tidak efektif,” imbuh Anggota DPR RI Dapil Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Luar Negeri ini.

Ia menekankan agar sosialisasi dan edukasi tentang bahaya penularan jika tidak disiplin protokol kesehatan dan mengutamakan #DirumahSaja harus terus dimassifkan

“Bantuan sosial harus segera dicairkan dan disampaikan agar masyarakat juga mau ikut arahan pemerintah untuk melakukan pembatasan kegiatan yang saat ini diperpanjang hingga 25 Juli,” papar dia.

Mufida meminta usai evaluasi 25 Juli, Presiden Joko Widodo langsung menjadi komandan penanganan Covid-19 agar kebijakannya jauh lebih kuat dan menyeluruh.

“Jelang perpanjangan PPKM Darurat belum ada tanda penurunan. Banyak negara yang minta warga negaranya keluar dari Indonesia artinya kondisinya sudah darurat benar. Presiden harus memimpin langsung penanggulangan Covid-19 di Tanah Air,” ujar dia. [Kiki Budi Hartawan/Juniar]